Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada perencanaan yang matang sejak tingkat kelurahan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sadai dan Kelurahan Sungai Pelunggut untuk perencanaan tahun 2026, kemarin.
Amsakar menekankan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme resmi dan berjenjang untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat tersaring melalui skala prioritas yang objektif.
Wali Kota memaparkan realitas anggaran daerah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan akomodasi usulan.
Kebutuhan Anggaran: Total gabungan usulan pembangunan diperkirakan mencapai Rp9 triliun.
Kemampuan APBD: Saat ini kemampuan fiskal Batam berada di kisaran Rp4,27 triliun.
Solusi Strategis: Penyelarasan usulan akan disesuaikan dengan kemampuan APBD, visi-misi kepemimpinan Amsakar–Li Claudia, serta arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih bijak. Program yang didahulukan haruslah yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat luas,” tegas Amsakar seperti dikutip dari batamkota.go.id.
Meski terdapat keterbatasan anggaran, Amsakar mengajak warga tetap optimis merujuk pada capaian makro ekonomi Batam selama sepuluh bulan kepemimpinannya bersama Li Claudia. Beberapa capaian signifikan tersebut antara lain:
Pertumbuhan Ekonomi: Tercatat kuat di angka 6,89 persen.
Realisasi Investasi: Hingga triwulan III 2025 mencapai Rp54,74 triliun (91% dari target Rp60 triliun).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat hingga 83,8, yang mencerminkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.
Penurunan Kemiskinan: Angka kemiskinan turun signifikan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, yang membuahkan penghargaan nasional bagi Kota Batam.
Amsakar mengklaim bahwa kinerja pembangunan Batam saat ini merupakan yang terbaik di Kepulauan Riau dan masuk dalam lima besar di Sumatera. Ia mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam Musrenbang sebagai kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pembangunan Batam benar-benar menjawab kebutuhan riil warga,” pungkasnya. (*/rst)
