Karimun, Lendoot.com – Unsur ketidakwajaran atas sebuah pengeluaran atau belanja yang menggunakan keuangan daerah untuk kepentingan orang atau pihak lain , perlu ditelusuri aparat penegak hukum (APH) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Sejumlah masyarakat merasa geram dengan aparatur dan pemangku kepentingan yang tidak peka terhadap penggunaan keuangan daerah, yang notabene merupakan uang rakyat itu.
“Itu yang dipakai uang rakyat. Kalau mengelola keuangan daerah seperti ini, tentu saja rakyat dirugikan. APH dan BPK harus turun tangan mengusut ini. Jelas Rp17 juta per stan itu sangat tidak wajar untuk kegiatan seperti ini,” ujar Dwi seorang warga Karimun yang kerap mempemerhatikan kebijakan pemerintah daerah.
Ditanya pihak mana yang harus diusut dalam kasus ini?”Tentu saja OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red). Kan mereka yang sewa stan sampai segitu, dengan menggunakan keuangan daerah,” terangnya.
Seperti Lendoot.com pantau di lokasi Karimun Expo, sudah terdapat sekitar 22 stan yang dihuni OPD di Pemkab Karimun. Diasumsikan setiap OPD menyetor Rp17 juta ke EO (even organizer), maka uang rakyat yang digunakan untuk pameran itu sebesar Rp374 juta.
Terkait ini, pihak EO dan pihak Disperindag (Dinas Perindustrian Perdagangan) Karimun seolah sama-sama lepas tangan memberikan penjelasan kepada Lendoot.com.
“Untuk kegiatan bazar HUT ke-23 silahkan menghubungi Disperindag ya pak, bu,” ujarnya menjawab singkat dalam pesan WhatsApp yang dikirim Lendoot.com, Selasa (11/10/2022).
Sementara itu, pihak Disperindag yang menjadi sasaran atas hal ini juga terkesan lempar tanggungjawab. “Maaf pak. Karimun Expo bukan kegiatan Perindag (Disperindag). Kami sama seperti yang lain (OPD, red), sebagai peserta,” ujar Yudha yang namanya tercantum sebagai salah satu penyelenggara kegiatan.
Bashori, Kepala Disperindag Bashori yang dijumpai langsung Lendoot.com di Coastal Area juga mengunkapkan hal yang sama. “Itu bukan kegiatan kami, itu EO. Tapi menurut saya, kalau sekira kemahalan, kan OPD bisa melobinya,” jawab Bashori. (msa)
