Bintan – Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2024 hingga Semester III tahun 2025. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, di Auditorium BPK Kepri, Batam Center, Jumat (13/2/2026).
Penyerahan laporan ini menandai fase penting dalam pengawasan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam mengukur sejauh mana efektivitas optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bintan.
Usai kegiatan, Sekda Ronny Kartika menegaskan bahwa LHP ini merupakan instrumen refleksi dan evaluasi kritis bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemkab Bintan. Rekomendasi yang diberikan BPK akan dijadikan kompas dalam menentukan kebijakan fiskal daerah ke depan.
“Momentum ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kami. Setiap poin rekomendasi yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Ronny.
Lebih lanjut, Ronny menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi pijakan strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan dan memperkuat sistem pengawasan pada sektor retribusi.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan daerah tetap berkelanjutan melalui kemandirian fiskal yang sehat. Pemkab Bintan menargetkan adanya peningkatan performa pada unit-unit pengumpul pajak dan retribusi agar lebih transparan dan efisien.
“Penguatan PAD dan Retribusi bukan sekadar mengejar angka, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bintan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk segera menyusun rencana aksi (action plan) guna menuntaskan rekomendasi BPK sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel. (*/fji)
