NATUNA – Sejumlah persoalan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat disampaikan dalam reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Natuna-Anambas, Marzuki, S.H., di Kelurahan Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Senin (10/8/2026).
Dalam reses masa sidang III tahun sidang 2025-2026 itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih mereka hadapi, mulai dari kondisi jalan, akses menuju kebun, jaringan listrik hingga keberlangsungan kesenian daerah.
Salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat adalah kondisi Jalan lingkungan yang banyak rusak dan berlubang serta jalan lingkungan yang ditembuskan guna membuka akses dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Menanggapi persoalan jalan, Marzuki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Tidak seluruh ruas jalan dapat ditangani melalui APBD Provinsi Kepri.
“Kalau ruas jalan kabupaten kami tidak bisa membangun. Provinsi hanya diperbolehkan membangun jalan poros provinsi,” kata Marzuki.
Kendati demikian, ia menyebut terdapat peluang dukungan APBD provinsi untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase. Namun, penanganannya berada pada perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman (Perkim), bukan Dinas Pekerjaan Umum.
Selain persoalan jalan, warga juga menyoroti jaringan tegangan rendah menuju objek wisata air terjun. Kondisi tiang dan kabel yang dinilai semrawut menjadi perhatian masyarakat karena selain mengganggu kawasan wisata, penataannya juga berkaitan dengan aspek keamanan dan kenyamanan.
Marzuki menyatakan akan berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong penataan jaringan listrik di kawasan tersebut.
“Untuk jaringan listrik yang semrawut akan kami koordinasikan dengan PLN agar dilakukan penataan,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah kondisi kesenian daerah yang dinilai semakin pudar. Masyarakat berharap kesenian tradisional, termasuk kompang, kembali mendapat dukungan sehingga aktivitas seni dan budaya di tengah masyarakat dapat bergeliat.
Marzuki meminta kelompok kesenian menyampaikan proposal agar bentuk kebutuhan dan dukungan yang diperlukan dapat dipelajari lebih lanjut.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi, Marzuki mengatakan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan sekaligus. Namun, aspirasi yang diterima dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk menentukan prioritas pembangunan.
“Usulan bapak ibu akan saya tuangkan dalam pokok pikiran yang nanti akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur sebagai acuan beliau untuk memberikan prioritas pembangunan di wilayah Kepri,” katanya.
Menurut Marzuki, kunjungan langsung ke tengah masyarakat penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan yang dibawa ke tingkat provinsi benar-benar berdasarkan kondisi lapangan.Ia memastikan berbagai persoalan yang disampaikan warga Ranai Darat akan dicatat dan diperjuangkan melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun instansi terkait.
“Seluruh usulan akan saya catat dan saya perjuangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Lurah Ranai Darat, A. Era Juein Marisa, menyambut baik pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung dengan anggota DPRD Kepri memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara terbuka.
“Kami berharap apa yang disampaikan masyarakat dalam reses ini dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, sehingga ada kejelasan terhadap kebutuhan pembangunan yang memang dirasakan warga,” ujarnya.
Era juga berharap perhatian terhadap kesenian daerah tidak terabaikan. Menurutnya, kegiatan budaya membutuhkan dukungan agar kesenian tradisional tetap hidup dan memiliki ruang bagi generasi muda.
Reses tersebut menjadi momentum bagi masyarakat Ranai Darat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi, sekaligus membuka ruang koordinasi agar kebutuhan pembangunan dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat. (Rap)
