Kepala Bidang Lalu Lintas KSOP Kelas I Karimun. Foto : Dok Lendoot

Karimun, Lendoot.com – Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Apung di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun tidak mengantongi izin bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Tidak adanya izin bongkar BBM jenis solar itu disampaikan dibenarkan Kepala Bidang Lalu Lintas Pelayaran dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun Marganda.

Menurut Marganda, perusahaan membawahi SPBU Apung itu diketahui belum mengantongi izin bongkar muat. Mereka memang telah menajukan kepada KSOP Karimun, namun sampai saat ini izin tersebut belum diterbitkan.

“Belum ada izin bongkar-muatnya, memang mereka mengajukan permohonan tapi sampai saat ini kami belum ada menerbitkan izin” kata Marganda saat ditemui di kantor KSOP Kelas I Karimun, Selasa (30/6/2020) kemarin.

Marganda memastikan, apabila SPBU Apung tersebut telah berjalan aktifitas bongkar muatnya, hal itu bukan atas izin yang diberikan oleh pihaknya.

“Kalau sudah beraktivitas, sudah bisa dipastikan bukan kami yang berikan izin,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera turun mengecek ke lapangan terkait kabar aktifitas SPBU Apung tersebut.

“Segera saya turunkan anggota mengecek, yang jelas kami belum ada keluarkan izin bongkar-muatnya,” kata Marganda.

Ia menyebutkan aktivitas bongkar muat di laut dilakukan tanpa izin bisa dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Namun demikian, atas dugaan terhadap aktivitas dilakukan SPBU Apung di Desa Pangke itu, pihaknya perlu memastikan terlebih dahulu.

“Bisa dicabut izinnya, bisa tapi pastinya kami cek dulu lah ke lapangan, terimakasih informasinya,” kata Marganda.

Selain izin bongkar-muat yang belum ada, Marganda juga menyebut pihaknya juga belum memberikan titik koordinat untuk SPBU itu untuk mengapung.

Hal itu dikarenakan pihaknya dinilai perlu untuk melakukan kajian komprehensif dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan.

“Izin apungnya juga belum karna kita perlu untuk melakukan kajian, apakah jalurnya aman dari jalur pelayaran, nelayannya bagaimana, pelestarian lingkungan hidup gimana,” kata Marganda.

Sementara itu berdasarkan informasi di lapangan yang berhasil dihimpun, meski belum mengantongi izin resmi bongkar-muat BBM namun SPBU Apung di Pangke, Kecamatan Meral Barat diduga sudah melakukan aktivitas bongkar-muat.

Informasi lainnya menyebut SPBU Apung itu diduga sudah melakukan transaksi jual-beli BBM ke perusahaan-perusahaan dan nelayan.

“Kalau benar menjual ke perusahaan-perusahaan, itu tidak dibenarkan,” kata Marganda.

(rk)