Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tanjungpinang, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Rakor yang digelar secara hybrid ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, pada Selasa (19/8/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Hamerudin, bersama jajaran Perangkat Daerah terkait pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang.
Dalam rapat, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ke-2 Agustus 2025. “Sepanjang Januari hingga Juli 2025, Indonesia mengalami tiga kali deflasi bulanan dan empat kali inflasi bulanan,” jelas Ateng.
Ia menyebutkan, komoditas makanan yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah beras, bawang merah, tomat, dan cabai rawit. Berdasarkan data, harga bawang merah naik signifikan 14,57% pada minggu ke-2 Agustus dibandingkan Juli 2025, sementara harga beras di zona 2 (termasuk Kepri) naik 1,23%.
Kewaspadaan Daerah Jadi Kunci Utama
Menanggapi paparan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap dinamika harga pangan. “Data dari BPS ini menjadi acuan. Beras dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi. Pemerintah daerah harus betul-betul mencermati pergerakan harga,” tegas Tomsi.
Ia juga menekankan agar setiap kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperbarui data lapangan secara rutin, dan segera menindaklanjuti setiap gejolak harga.
Menanggapi arahan tersebut, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, menyatakan komitmen Pemko Tanjungpinang. “Kami akan segera memperkuat koordinasi lintas OPD bersama TPID. Komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai akan menjadi perhatian utama,” jelas Hamerudin.
Hamerudin menambahkan, Pemko Tanjungpinang akan menyiapkan beberapa langkah progresif, di antaranya:
Mengintensifkan pasar murah bekerja sama dengan distributor dan Bulog.
Memperkuat ketersediaan pasokan melalui koordinasi dengan daerah penyuplai.
Mengoptimalkan subsidi transportasi distribusi pangan.
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap harga kebutuhan pokok di Kota Tanjungpinang bisa tetap terkendali, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” pungkas Hamerudin. (*/fji)
