Karimun, lendoot.com – Dinas Kesehatan Karimun menggelar Bimbingan Teknik Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Kabupaten Karimun bagi para pelaku usaha kecil menengah di gedung nasional, Senin (18/9/2020).

Pangan yang aman dan bermutu adalah hak azasi manusia, termasuk pangan hasil industri rumah tangga (IRT).

“Harus berdasarkan standar kesehatan.
makanan dan minuman yang Membahayakan kesehatan dilarang diedarkan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan, Rachmadi dalam sambutan acara tersebut.

Jadi, tambahnya, pangan olahan yang diproduksi rumah tangga harus mrmiliki izin yang dikeluarkan bupati melalui dinas terkait. Poduk olahan yang dijual ke masyarakat harus melewati proses izin sebelum diedarkan ke masyarakat.

Bersumber dari APBN 2020, berupa dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan. Peserta kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat PKP yang digunakan untuk pengurusan izin usaha produk olahan rumah tangga.

Pelatihan yang disertai penerbitan sertifikat produk pangan bagi pelaku usaha totalnya sejak 2016, mencapai 331 PKP. Namun yang melanjutkan mrngurus IRT baru 166 orang.

“Jadi hanya 60 persen yang memiliki PKP yang melanjutkan urus izin IRT ini,” ujarnya.

Bupati Karimun yang diwakkan Asistem Ekonomi dan Pembangunan Hurnaini mengatakan, pemerintah mengalisa rendahnya usahawan mengurus izin itu bisa terjadi.

“Apabila sulit di dinas PMSMPT, tentu pak bupati berpesan agar dinas terkait memberikan kemudahan. Secara online, pemahaman, kemudahan- kemudaha, untuk memeproleh perizinan ini,” ujarnya.

Pemkab Karimun tetap berkomitmen meningkatkan geliat UKM agar dapat bersaing dengan UKM dari luar Karimun. (msa)