Tanjungpinang – Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal memaparkan capaian kinerjanya untuk periode Triwulan II 2024 di hadapan tim evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Evaluasi ini merupakan penilaian rutin tiga bulanan yang dilakukan Kemendagri untuk mengukur kinerja penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia.
Sejak dilantik 31 Mei 2024, Andri Rizal telah mengikuti dua tahap evaluasi. Pada triwulan pertama, ia menempati posisi ketiga sebagai penjabat wali kota terbaik di Indonesia.
Evaluasi triwulan kedua ini masih mencakup 106 indikator serta 10 indikator prioritas atas implementasi arahan Presiden RI. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Andri Rizal menjelaskan lima indikator kinerja yang telah dilaksanakan Pemko Tanjungpinang, yakni inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, dan penyerapan anggaran.
Terkait inflasi, Andri menyampaikan hingga November 2024, inflasi Kota Tanjungpinang masih terkendali dengan baik. Secara year on year, inflasi tercatat 0,97 persen, sementara year to date sebesar 0,83 persen, dan month to month 0,22 persen dengan indeks harga konsumen mencapai 105 persen.
Untuk menjaga kestabilan harga, Pemko telah melakukan pemantauan harga pokok harian, bekerja sama dengan Kabupaten Bintan dalam menjaga pasokan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta melaksanakan sidak di gudang distributor dan pasar.
“Pemko juga menerapkan komunikasi efektif dengan mengikuti rapat koordinasi rutin dengan Kemendagri, rakor rutin TPID, serta menyebarkan informasi pasokan dan harga melalui website dan media sosial,” jelas Andri.
Mengenai stunting, lanjut Andri, terjadi penurunan prevalensi stunting di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data SSGI pada tahun 2023, prevalensi stunting Kota Tanjungpinang sudah berada pada angka 15,2 persen, sedangkan menurut data EPPBGM prevalensi stunting turun dari 3,3 persen pada tahun 2023 menjadi 2,69 persen pada Oktober 2024.
Upaya penanggulangan stunting dilakukan melalui pengukuran tumbuh kembang anak, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, serta pelaksanaan inovasi melalui program sedekah telur di empat kecamatan dan program kecamatan peduli stunting yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan.
“Koordinasi dan publikasi intensif juga di dilakukan dengan mengoptimalkan peran kader PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Andri.
Andri juga menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungpinang turun menjadi 4,69 persen pada 2024, dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 4,76 persen. Angka ini juga lebih baik dibandingkan kabupaten kota lain serta tingkat pengangguran provinsi dan nasional.
Selain itu, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Tanjungpinang turun pada 2024. Berdasarkan SK Wali Kota Tanjungpinang Nomor 352 Tahun 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi 33 jiwa atau 6 kepala keluarga, dibandingkan 2023 yang tercatat 3.426 jiwa atau 546 kepala keluarga.
Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk memastikan masyarakat yang masih terkatagori miskin ekstrem mendapatkan intervensi melalui program yang tepat sasaran. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi wilayah kantong kemiskinan.
Dalam hal penyerapan anggaran, hingga bulan November, Pemko Tanjungpinang berhasil menyerap sekitar 77,57 persen dari APBD. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran ini, Andri menekankan komitmen Pemko dalam melakukan perhitungan prognosis belanja dan memantau proses penyelesaian kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan.
Dalam evaluasi tersebut, tim evaluator juga memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, terutama dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan, peningkatan investasi serta peningkatan fungsi BUMD di Kota Tanjungpinang.
Pada evaluasi ini, Pj. Wali Kota Andri Rizal didampingi Kepala Dinas Kesehatan Rustam, Kepala DPMPTSP Adi Firmansyah, Inspektur Daerah Surjadi, Kepala DLH Ahmad Yani, Kepala BPPRD Said Alvie, Kepala BPKAD Djasman, Kepala DP3 Robert Lukman, Kepala Dinas Perkim Agustiawarman, Kepala Bagian Pemerintahan Raja Kholidin, serta perwakilan Bappelitbang.(*/fji)
