Pemko Tanjungpinang Paparkan Perkembangan Sekolah Rakyat: Program Berjalan, Hadapi Tantangan Jumlah Siswa dan Logistik

Walikota Lis Darmansyah bersama jajaran dan Kapolres Tanjungpinang saat meninjau lokasi pembangunan SR, pagi tadi. (ft kominfotpi)

Tanjungpinang – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mewakili Wali Kota Lis Darmansyah, menghadiri kegiatan koordinasi penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan ini digelar bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal dan Desa Tertentu, pada Jumat (31/10/2025) di Gedung A Ismeth Abdullah UMRAH.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Sekolah Rakyat (SR), dapat berjalan lancar.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. Abdul Haris, menegaskan pemerintah pusat siap mendukung penanganan kendala di lapangan. “Kami memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan program Sekolah Rakyat ini berjalan dengan lancar, baik terkait lahan, bangunan gedung, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik,” pesan Haris.

Perkembangan SR Tanjungpinang dan Kendala di Lapangan

Dalam pemaparannya, Elfiani Sandri menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat di Kota Tanjungpinang telah berjalan dengan baik sejak September 2025, dengan kuota awal 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Sekolah Rakyat kota Tanjungpinang saat ini sudah berjalan dengan baik, termasuk sarana dan prasarana sudah disediakan oleh Kementerian PUPR, dengan gedung sementara yang direnovasi berlokasi di Ex. Gedung SMPN.15 jalan Borobudur,” ucap Sandri.

Sandri juga memaparkan sejumlah kendala, di antaranya penurunan Jumlah Siswa. Jumlah siswa berkurang dari target awal 100 siswa, saat ini tersisa 65 siswa untuk semua tingkatan.

Kendala Retention lainnya juga ditemui, seperti siswa yang keluar memiliki alasan bervariasi, termasuk “tidak betah di sekolah asrama” dan kendala orang tua yang tidak bersedia berpisah rumah dengan anak.

Ada juga kendala logistic, yakni bBelum tersedianya laptop dan seragam yang dijanjikan untuk siswa.

Termasuk kekurangan tenaga pendidik. Kekurangan guru juga menjadi salah satu tantangan.

Sandri menyatakan, tantangan ini memerlukan upaya sosialisasi dan pemahaman yang lebih intensif kepada masyarakat miskin agar anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan yang layak. Pihaknya berharap kekurangan guru, laptop, dan seragam dapat segera direalisasikan agar siswa lebih bersemangat untuk sekolah. (*/fji)