NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna akan mengevaluasi mekanisme penyaluran subsidi transportasi guna memastikan distribusi bahan pokok lebih menjadi prioritas.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (27/7/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto dan dihadiri Kepala Perum Bulog Natuna serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan distribusi kebutuhan pokok.
Dalam arahannya, Boy Wijanarko Varianto menegaskan bahwa pengendalian harga bahan pokok, khususnya minyak goreng, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga ingin memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia secara merata.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi harga di lapangan sekaligus merumuskan langkah strategis agar distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar.
“Melalui rapat koordinasi ini kita ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat,” ujar Boy.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra memaparkan perkembangan harga minyak goreng berdasarkan hasil pemantauan di tingkat distributor maupun pelaku usaha.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Wan Syazali menjelaskan kondisi ketersediaan pasokan pangan serta langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi komoditas.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian muncul saat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Allazi menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng tidak disebabkan oleh meningkatnya tarif transportasi.
Menurutnya, tarif angkutan distribusi bahan pangan hingga kini tidak mengalami perubahan karena masih memperoleh subsidi transportasi dari pemerintah.
Namun, ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan subsidi transportasi masih menghadapi tantangan. Pasalnya, fasilitas subsidi tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk pengangkutan bahan pangan, tetapi juga berbagai jenis barang lain, termasuk material konstruksi seperti besi dan komoditas lainnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Natuna menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat.
Menurut Boy, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali skala prioritas barang yang memperoleh subsidi, sehingga distribusi komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bahan pangan, dapat menjadi perhatian utama.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan subsidi transportasi sekaligus menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah demi menjaga kesejahteraan masyarakat. (Rap)
