Karimun, Lendoot.com – Beberapa Mahasiswa Kundur Tanjungpinang-Bintan mengungkapkan keresahan masyarakatnya terhadap Pemkab Karimun yang dinilai tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat Kundur.
Mahasiswa menilai Pemkab Karimun buta dan lambat terhadap proses pembangunan dan permasalahan masyarakat di Pulau Kundur.
“Acap kali Pemkab Karimun terkesan buta dan lambat terhadap pembangunan dan pemersalahan di Pulau Kundur,” ujar seorang Mahasiswa Kundur Tanjungpinang-Bintan, Okta Alamsyah kepada Lendoot.com, Selasa (2/5/2023).
Disebut lambat, karena Bupati Karimun Aunur Rafiq, tambah Okta, yang sering berkunjung ke Pulau kundur dengan berbagai agendanya seperti tidak memberikan responnya terhadap permasalahan tersebut. “Akan tetapi beliau seperti tidak melihat dan mendengarkan berbagai permasalahan yang telah menjadi aspirasi dari masyarakat Kundur,” katanya.
Keresahan mahasiswa tersebut dilakukan dengan menggelar aksi simpatik dengan membentangkan keprihatinan terhadap pembangunan dan permasalahan di Pulau Kundur tersebut.
Mahasiswa menyesalkan dengan besarnya APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,349 triliun (naik dari sebelumnya Rp1,245 triliun), namun anggaran yang sangat besar seperti itu pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Okta menyebut, banyak fasilitas umum yang kian rusak seharusnya dapat diperbaiki dengan segera oleh Pemkab Karimun.
Okta menyebut masih banyak slogan pemerataan pembangunan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq yang belum terealisasikan.
Salah satunya di Kecamatan Kundur, pembangunan seperti perbaikan jalan yang berlubang dan lampu jalan sangat tidak memadai. Bahkan pekerjaan fasilitas umum seperti sarana jalan dibuat asal jadi sehingga cepat rusak dan jauh dari perawatan.
Persoalan lampu jalan dan jalan berlubang, ujarnya memisalkan, adalah salah satu permasalahan yang krusial untuk segera direalisasikan. Pasalnya, kondisi pada malam hari dari Kecamatan Kundur Utara menuju ke Kecamatan Kundur tidak tersedia penerangan jalan memadai ditambah lagi dengan jalan yang berlubang, sangat rawan terjadi kecelakaan.
Selain itu juga mengenai pelayanan pembuatan KTP, dan juga tempat pembuangan akhir (TPA) di Kundur sampais aat ini belum ada juga ketersediaan sarana dan prasarananya. Termasuk Rumah Sakit di pulau di Kundur yang tidak memadai.
“Kami meminta kepada Pemkab Karimun untuk fokus membangun infrastruktur dan menyelesaikan masalah yang ada di pulau Kundur yang menjadi aspirasi masyarakat pulau Kundur. Tercapainya visi dan misi Kabupaten Karimun itu sendiri bukan hanya sekedar lampiran dan paparan belaka,” ungkapnya.
Okta menuturkan, keluhan ini merupakan hasil yang kerap didiskusikan Mahasiswa Kundur Tanjungpinang-Bintan saat mereka berada di Kota Tanjungpinang-Bintan. Khususnya terkait kinerja Pemkab Karimun mulai dari pembangunan, pendidikan, ekonomi dan permasalahan lainnya yang ada di pulau Kundur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah yang coba dikonfirmasi terkait keluhan dan keprihatian mahasiswa Kundur tersebut, sampai berita ini diturunkan belum memberikan responnya, (msa)
