Karimun, Lendoot.com – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian daerah. Kesehjateraan masyarakat bisa terangkat dengan tingginya pertumbuhan UMKM di suatu daerah.
UMKM berkontribusi terhadap terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan inovasi produk.
Sebagai motor penggerak ekonomi daerah, UMKM yang ada di Kabupaten Karimun khususnya, memiliki potensi sekaligus tantangan yang kini dihadapi parap pelakunya.
Seperti diungkapkan Hari, seorang pelaku UMKM di Karimun mengatakan, akses permodalan menjadi kendala utama pengembangan usaha kulinernya.
“Modal usaha kami masih kurang, termasuk penerapan teknologi sederhana saja kami tak mampu,” ujar usahawan kuliner tersebut.
Selain permodalan, permasalahan UMKM lainnya adalah lemahnya akses pasar dan keterampilan sumber daya manusia. “Pruduksi kami cukup bagus, tapi akses pasar agar produk kami dapat keluar daerah masih susah,” ujar Yuni seorang pelaku usaha kerupuk di Tebing.
Yuni mengaku, produksi kerupuknya cukup laris di kedai-kedai, swalayan dan minimarket di Karimun. “Cuma pengembangan ke daerah lain, seperti ke Batam, syukur-syukur ke Singapura atau Malaysia, kita kesulitan akses,” tuturnya.
Beberapa juga permasalahan lain yang dialami UMKM di Karimun adalah sulitnya perizinan. Termasuk perizinan ekspor, yang rata-rata pelaku UMKM tidak memahami prosedurnya.
Peran pemerintah daerah ke depan diharapkan para pelaku UMKM itu dapat membantu permasalahan pelaku UMKM tersebut. Pemerintah daerah perlu hadir di sini.
Pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM perlu memfokuskan kebijakannya. “Misalnya melalui penyediaan infrastruktur, fasilitasi perizinan, dan dukungan akses pasar,” ujar Andri Agasi pemerhati UMKM di Kabupaten Karimun.
Program konkret dan inisiatif perlu dipaparkan ke depannya, baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, inkubator bisnis, dan klaster UMKM.
“Kemitraan dengan stakeholder juga penting. Kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan UMKM ini,” ungkap Andri
Peningkatan akses permodalan, katanya, dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan. “Seperti melalui penjaminan kredit, pemberian bantuan modal usaha, dan pengembangan lembaga keuangan mikro,” ujarnya lagi.
Penguatan keterampilan sumber daya manusia, kata Andri, juga perlu dilakukan. Seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku UMKM, serta program-program yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM. (msa)
