Karimun – Tingginya harga beras di wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun, akibat beban biaya logistik antar-pulau mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka peluang adanya penerapan Diskresi Harga Eceran Tertinggi (HET) khusus untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Kabupaten Karimun.
Wacana ini muncul sebagai solusi atas ketimpangan harga pangan di daerah kepulauan yang seringkali melampaui HET nasional yang disebabkan oleh ongkos angkut laut yang tinggi.
Selama ini, penetapan HET yang disamaratakan seringkali menyulitkan pedagang di pulau-pulau kecil karena margin keuntungan mereka tergerus oleh biaya transportasi.
Dengan adanya diskresi atau kebijakan khusus ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan harga beras yang lebih adil dan terjangkau bagi konsumen tanpa merugikan pelaku usaha lokal.
“Kami sedang mengkaji aspek ini. Nantinya, pihak Bulog yang akan mengatur rincian teknisnya untuk kemudian kami usulkan secara resmi kepada Bapak Presiden,” ujar Mentan Amran saat melakukan kunjungan kerjanya ke DJBC Kepri di Karimun, Senin (19/1/2026).
Bulog Kaji Aspek Teknis
Saat ini, Perum Bulog tengah melakukan kajian mendalam terkait variabel biaya logistik dari gudang utama ke pulau-pulau penyangga di Kepri. Langkah-langkah yang sedang dipersiapkan meliputi:
Pemetaan Biaya Distribusi: Menghitung subsidi transportasi atau penyesuaian harga jual di tingkat pengecer.
Penguatan Rantai Pasok: Memastikan jalur distribusi dari gudang logistik baru langsung menyasar pasar-pasar tradisional di pulau-pulau.
Standardisasi Harga: Memastikan tidak ada lonjakan harga yang signifikan antara Pulau Karimun Besar dengan pulau-pulau sekitarnya.
Mentan berharap proses kajian ini berjalan lancar sehingga bisa segera diputuskan oleh Presiden. Jika diskresi HET ini disetujui, Kepri akan memiliki regulasi harga pangan yang lebih fleksibel namun tetap terkontrol oleh pemerintah.
“Mohon doa dari seluruh masyarakat agar proses ini berjalan lancar. Fokus utama kami adalah kesejahteraan warga Karimun dan Kepri secara umum agar tidak ada lagi beban harga pangan yang terlalu berat hanya karena faktor geografis,” pungkas Amran.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. (msa)
