Tanjungpinang – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Kepulauan Riau (Kepri). Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertanahan dan isu perekonomian Free Trade Zone (FTZ).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, bersama Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima, dan sejumlah anggota lainnya. Turut mendampingi, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Ketua Tim Kunker, Dede Yusuf, menyoroti posisi strategis Kepri sebagai beranda depan NKRI.
“Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba. Selain itu, Kepri juga berstatus FTZ sehingga perlu dijaga agar investasi masuk dan berkembang untuk menunjang perekonomian,” ungkapnya.
Kepri Minta Dukungan Penetapan Keppres FTZ Menyeluruh
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dalam sambutannya menjelaskan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya merupakan pulau terdepan, berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura.
Wagub Nyanyang menyoroti pentingnya PLBN sebagai simbol kedaulatan negara dan instrumen pembangunan dari wilayah terluar. Saat ini, Kepri baru memiliki satu PLBN yang berdiri, yaitu PLBN Serasan di Kabupaten Natuna.
Wagub juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai spirit peningkatan ekonomi daerah, sekaligus berharap dukungan Komisi II DPR RI.
“Kami berharap dukungan Komisi II DPR agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daya ungkit ekonomi daerah,” pintanya.
Kinerja Pertanahan Kepri Dinilai Memuaskan
Di sisi lain, capaian kinerja layanan pertanahan di Kepri menunjukkan hasil positif. PNBP sektor pertanahan periode 2022–2025 telah tercapai 86 persen (atau Rp31,926 miliar). Sementara capaian kinerja tujuh layanan prioritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh kabupaten/kota Kepri mencapai 95,97 persen. (*/rsd)
