NATUNA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 30 September 2026.
Kunjungan tersebut rencananya dilakukan bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota MPR RI.
Kehadiran rombongan pimpinan MPR RI itu diagendakan untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Natuna.
Informasi mengenai rencana kunjungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, saat dikonfirmasi mengenai agenda kedatangan pimpinan MPR RI ke Natuna.
“Kunker Pak Ketua MPR RI tanggal 30 ini dengan wakil ketua, anggota MPR RI, dalam rangka membahas hal-hal strategis untuk Natuna,” ujar Boy, Rabu (23/9/2026).
Meski demikian, Boy belum merinci isu strategis apa saja yang akan menjadi materi pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut.
Rencana kunjungan pimpinan MPR RI ini menjadi perhatian bagi Natuna, mengingat daerah tersebut memiliki posisi strategis sebagai wilayah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan Indonesia.
Sejumlah persoalan daerah selama ini berkaitan dengan kebutuhan penguatan pembangunan, konektivitas antarpulau, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, hingga dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah perbatasan.
Namun, daftar agenda maupun materi pembahasan dalam kunjungan Ketua MPR RI tersebut hingga kini masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.
Pemkab Natuna juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang akan mengikuti pertemuan maupun lokasi kegiatan dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Boy menyampaikan, dengan jadwal kunjungan pada 30 September 2026, pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan strategis Natuna kepada pimpinan lembaga negara di tingkat pusat.
“Terlebih, sejumlah kebutuhan pembangunan Natuna membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, sehingga pembahasan bersama pimpinan MPR RI dapat menjadi bagian dari penyampaian aspirasi daerah di tingkat nasional,” lugasnya.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menunjukkan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah kepulauan dan perbatasan, meski substansi pembahasan secara resmi masih menunggu agenda final dari rombongan MPR RI. (Rap)
