Karimun – Sinergi kokoh antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus diperlihatkan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini terpancar dalam agenda Safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Sungai Raya, Jumat (6/3/2026).
Hadir langsung dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah. Keduanya memaparkan sejumlah langkah strategis pembangunan yang akan menjadi tonggak ekonomi Karimun di masa depan.
Dalam arahannya, Bupati Iskandarsyah menekankan bahwa penguatan kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Karimun kini tengah diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru yang lebih kompetitif. Hal ini sejalan dengan prestasi luar biasa ekonomi Kepri yang mencatat pertumbuhan hingga 6,94%, angka tertinggi di wilayah Sumatra.
“Kekuatan ekonomi kita sedang berada di jalur yang tepat. Dengan dukungan penuh Pemprov Kepri, kawasan FTZ Karimun akan terus kita dorong untuk menarik investasi yang lebih besar, sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Gubernur Ansar Ahmad memastikan bahwa meski terdapat efisiensi anggaran di tingkat daerah, program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat tidak akan terganggu. Pemerintah Provinsi Kepri memberikan jaminan bahwa pada tahun 2026, agenda prioritas tetap berjalan lancar, di antaranya:
Pendidikan Gratis bagi siswa yang membutuhkan.
Jaminan Sosial bagi para pekerja rentan di seluruh wilayah Karimun.
Insentif Guru Agama sebagai bentuk apresiasi pengabdian.
Akselerasi Infrastruktur senilai miliaran rupiah yang dialokasikan khusus untuk pembangunan fisik di Kabupaten Karimun.
Momen penuh berkah tersebut juga diisi dengan aksi nyata kepedulian terhadap fasilitas ibadah. Secara simbolis, diserahkan bantuan dana hibah senilai Rp450 Juta untuk Masjid Besar Baitul Karim.
Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat renovasi dan peningkatan fasilitas masjid demi kenyamanan jemaah.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa silaturahmi Ramadan ini bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan komunikasi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terimplementasi dengan baik di tingkat kabupaten. (*/msa)
