Natuna — Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, memaparkan potensi besar sektor peternakan di Kabupaten Natuna dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di Gedung C, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).
Audiensi tersebut diinisiasi oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kepulauan Riau dalam pengembangan sektor peternakan. Sejumlah kepala daerah dari wilayah Kepri turut hadir dalam pertemuan strategis itu.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Jarmin menegaskan bahwa Natuna memiliki potensi besar untuk menjadi sentra peternakan sapi potong di wilayah perbatasan.
“Dengan dukungan kondisi geografis dan ketersediaan lahan yang luas, Natuna sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai salah satu daerah penghasil sapi potong di Kepri,” ujar Jarmin.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, populasi sapi di daerah itu terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sempat mencapai lebih dari seribu ekor. Kondisi ini memperkuat optimisme pemerintah daerah untuk menjadikan Natuna sebagai penyuplai daging sapi regional, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha bagi daerah seperti Tanjungpinang dan Karimun.
Namun demikian, Jarmin tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala yang masih dihadapi sektor peternakan di daerahnya. Beberapa tantangan yang perlu diatasi di antaranya adalah keterbatasan lahan berpagar, ketersediaan pakan hijauan, serta kebutuhan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi para peternak lokal.
“Kami terus melakukan pendampingan teknis, pelatihan pemeliharaan ternak, hingga pengendalian penyakit hewan agar produktivitas dan kualitas ternak semakin meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Natuna juga ditetapkan sebagai zona hijau (non-vaksinasi) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebuah pencapaian yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan ternak.
Jarmin berharap, melalui audiensi tersebut, akan ada dukungan konkret dari Kementerian Pertanian, baik berupa program strategis, bantuan teknis, maupun alokasi anggaran untuk memperkuat kapasitas peternakan di daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci. Kami yakin sektor peternakan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan regional,” pungkas Jarmin. (rap)
