Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga konektivitas maritim dan stabilitas logistik di wilayah perbatasan. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Senin (27/10/2025), terkait keberlanjutan program Tol Laut rute Tanjung Priok–Natuna.
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran arus barang dan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam pertemuan itu, Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa pelayaran terakhir kapal Tol Laut tahun ini telah dilaksanakan pada 26 Oktober 2025, berdasarkan kontrak kerja sama antara Kemenhub dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Mengacu pada pola tahunan, pelayaran baru akan kembali beroperasi pada awal Januari tahun berikutnya, sehingga berpotensi terjadi kekosongan layanan selama beberapa minggu.
“Kita khawatir jeda pelayaran ini berdampak pada harga barang dan ketersediaan logistik di Natuna. Karena itu, kami minta perhatian khusus agar tidak terjadi kekosongan pasokan bagi masyarakat,” ujar Cen Sui Lan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Tol Laut sangat vital bagi daerah kepulauan seperti Natuna yang bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah. Gangguan sementara dalam layanan Tol Laut dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat.
Selain Tol Laut, Bupati juga menyoroti jadwal dok kapal Ro-Ro yang direncanakan berlangsung pada Desember 2025, bertepatan dengan jeda pelayaran Tol Laut.
Kondisi ini berpotensi menciptakan hambatan ganda terhadap distribusi logistik apabila tidak diantisipasi dengan baik. Pemerintah daerah pun mengusulkan pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara agar pasokan ke Natuna tetap berjalan lancar.
Dalam kesempatan itu, Komandan Kodim 0318/Natuna, Kolonel Inf. Ruruh Sejati, turut memberikan masukan terkait potensi terganggunya distribusi material untuk proyek Gerai Kopdes Merah Putih yang tengah dibangun TNI. Ia menilai kelancaran arus logistik sangat menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah perbatasan.
Tidak hanya itu, penghentian sementara layanan Tol Laut juga dikhawatirkan akan memengaruhi distribusi bahan pangan bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Program ini mengandalkan jalur laut untuk mengirim bahan makanan ke sekolah-sekolah dan pos layanan masyarakat di wilayah kepulauan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Ditjen Hubla memastikan bahwa adendum perpanjangan kontrak Tol Laut hingga 31 Desember 2025 sedang dalam proses finalisasi, setelah mendapat review dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk menjamin layanan logistik tidak terputus selama masa transisi.
“Program Tol Laut menjadi perhatian kami, karena merupakan bagian dari visi dan misi untuk membangun Natuna yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tegas Bupati Cen Sui Lan.
Melalui koordinasi erat antara Pemkab Natuna, Kemenhub, Pelni, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program Tol Laut Tanjung Priok–Natuna dapat terus beroperasi tanpa jeda signifikan menjaga rantai pasok kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan daerah perbatasan, serta memperkuat ketahanan ekonomi maritim Indonesia. (*/rap)
