Bupati Natuna Akui Sejumlah Kantor OPD Tak Layak, Perbaikan Direncanakan Bertahap

NATUNA – Kondisi sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi perhatian Bupati Cen Sui Lan.

Sejumlah gedung disebut sudah tidak layak, mengalami kebocoran, hingga kekurangan ruang kerja yang memadai bagi aparatur pemerintah.

Persoalan tersebut bukan semata menyangkut kenyamanan pegawai, melainkan juga kesiapan fasilitas pemerintahan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Bupati Cen Sui Lan mengungkapkan bahwa kondisi kantor Pemkab Natuna sudah cukup lama dan membutuhkan pembenahan. Ia secara khusus menyoroti kondisi lantai tiga gedung perkantoran yang digunakan oleh asisten dan staf ahli bupati.

“Sudah bocor di mana-mana,” ujar Cen Sui Lan saat menanggapi kondisi gedung tersebut kepada sejumlah awak media pada Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, kondisi ruang kerja yang tidak nyaman dapat memengaruhi efektivitas aparatur dalam menjalankan tugas. Karena itu, pembenahan gedung pemerintahan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Ia menegaskan, keberadaan kantor yang layak perlu menjadi perhatian karena OPD merupakan bagian dari perangkat pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Cen Sui Lan juga menyinggung kondisi sejumlah kantor yang dinilai membutuhkan perhatian lebih serius. Bahkan, ia menyebut kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kondisi yang memprihatinkan dibandingkan sejumlah fasilitas perkantoran lainnya.

Selain persoalan kondisi fisik bangunan, keterbatasan ruang kerja juga menjadi tantangan. Menurut bupati, terdapat lokasi perkantoran yang digunakan bersama oleh dua OPD.

Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah merencanakan perbaikan gedung perkantoran secara bertahap.

Cen Sui Lan menyampaikan rencana agar setiap tahun ada satu kantor pemerintah daerah yang dibangun atau diperbaiki.

“Tidak pantas OPD yang bekerja untuk masyarakat, tetapi kondisi kantornya seperti itu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembenahan fasilitas perkantoran merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.

Perbaikan Bertahap, Prioritas dan Anggaran Perlu Diperjelas

Rencana perbaikan tersebut menjadi langkah yang perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan kondisi seluruh gedung OPD, penentuan skala prioritas, serta perencanaan anggaran yang terukur.

Dengan kondisi gedung yang berbeda-beda, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kantor yang paling membutuhkan penanganan mendapat perhatian sesuai tingkat kerusakan dan urgensinya.

Keterbukaan mengenai daftar gedung yang akan diperbaiki, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaan juga penting agar rencana tersebut dapat dipantau publik.

Di sisi lain, perbaikan gedung pemerintahan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pembenahan fisik tidak cukup hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik, tetapi juga harus mendukung lingkungan kerja yang aman, sehat, dan fungsional.

Bupati turut menyinggung rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan yang sebelumnya terbakar dengan anggaran sekitar Rp5 miliar, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.

Namun, rencana perbaikan kantor-kantor lainnya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai gedung yang menjadi prioritas, besaran anggaran, dan target pelaksanaannya.

Dengan demikian, komitmen perbaikan yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi penting untuk diuji melalui realisasi program dan hasilnya di lapangan.

Sebab, kantor pemerintahan bukan sekadar tempat aparatur bekerja, melainkan salah satu fasilitas penunjang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal. (Rap)