Bupati Cen Sui Lan Perjuangkan Empat Pelabuhan Apung HDPE, Mudahkan Akses Warga di Wilayah Kepulauan Natuna

NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan kelayakan infrastruktur transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas pelabuhan.

Salah satu langkah yang kini diperjuangkan adalah mengusulkan pembangunan empat pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) melalui program bantuan Presiden.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat rencana usulan lokasi pembangunan pelabuhan HDPE yang dipimpin langsung Bupati Natuna, Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, Sekda Boy Wijanarko bersama jajaran perangkat daerah dan perwakilan desa yang menjadi lokasi sasaran usulan pada Rabu (18/11/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah menyikapi kondisi sejumlah pelabuhan di Natuna yang dinilai semakin membutuhkan perhatian dan peningkatan fasilitas.

Kondisi tersebut sebelumnya juga menjadi sorotan melalui berbagai pemberitaan mengenai kelayakan infrastruktur pelabuhan yang belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Bupati Cen Sui Lan menjelaskan, bantuan pembangunan pelabuhan HDPE tersebut merupakan peluang yang harus dipersiapkan secara serius oleh pemerintah daerah bersama pemerintah desa.

Terlebih, proses pengusulan hingga kesiapan administrasi memiliki batas waktu yang harus dipenuhi. Menurutnya, terdapat empat lokasi yang telah diusulkan berdasarkan hasil koordinasi dan kajian kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

“Ini merupakan bantuan Presiden untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Kita mengusulkan beberapa desa karena berdasarkan data dan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan, lokasi-lokasi tersebut dinilai layak dan membutuhkan pembangunan pelabuhan HDPE,” ujar Cen Sui Lan dalam rapat tersebut.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pihak yang memfasilitasi program bantuan tersebut. Bahkan, tim survei atau feasibility study (Feasibility Study/FS) direncanakan datang untuk melihat langsung kondisi lokasi, kebutuhan pembangunan, serta kesiapan daerah yang diusulkan.

Karena itu, Bupati meminta seluruh desa dan kelurahan yang masuk dalam daftar usulan agar segera melengkapi persyaratan administrasi dan membentuk komite atau panitia sebagai salah satu persyaratan penerima bantuan.

“Desa harus menyiapkan kelompok masyarakat. Nanti desa menunjuk satu ketua, bendahara, dan kelengkapan lainnya. Teknis pembentukan serta tugasnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh dinas terkait,” tegasnya.

Cen Sui Lan juga mengingatkan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh dokumen pendukung. Ia berharap, ketika tim survei datang, pemerintah daerah sudah memiliki data lengkap sehingga proses peninjauan dapat berjalan efektif.

“Saya ingin ini segera diselesaikan. Batas waktunya paling lambat 30 Desember. Kalau semua sudah siap, ketika tim datang untuk survei, kita tinggal menunjukkan lokasi dan dokumen yang diperlukan,” ungkapnya.

Empat Lokasi Jadi Prioritas Usulan

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Allazi, memaparkan empat lokasi yang menjadi prioritas usulan pembangunan pelabuhan apung HDPE, yakni Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak Serasan, Desa Pulau Tiga, serta Desa Sededap.

Menurut Allazi, masing-masing lokasi memiliki kebutuhan dan karakteristik tersendiri. Penentuan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fasilitas pelabuhan yang tersedia serta manfaatnya bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Lokasi pertama yang menjadi perhatian adalah Desa Batu Berian. Di wilayah ini terdapat dua pelabuhan, masing-masing milik Pemerintah Kabupaten Natuna dan milik desa.

Meski kondisi perairan di sekitar pelabuhan masih memiliki kedalaman sekitar enam meter ketika air surut sehingga perahu pompong tetap dapat bersandar, keberadaan pelabuhan apung HDPE dinilai akan memberikan kemudahan tambahan bagi masyarakat.

Fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat menunjang aktivitas naik turun penumpang, memperlancar proses bongkar muat barang, serta memudahkan masyarakat membawa kendaraan roda dua dari dan menuju pompong.

Manfaat lainnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, khususnya ketika warga harus membawa orang sakit maupun lanjut usia yang membutuhkan akses transportasi laut lebih mudah dan aman.

Namun, untuk Desa Batu Berian, Allazi menjelaskan bahwa terdapat tahapan pekerjaan yang perlu diperhatikan. Mengingat pelabuhan yang menjadi titik rencana pembangunan juga membutuhkan perbaikan atau rehabilitasi, maka penanganan kondisi pelabuhan eksisting menjadi prioritas sebelum dilanjutkan dengan pengadaan atau pembangunan fasilitas HDPE.

Lokasi kedua adalah Kampung Pelimpak di Kelurahan Serasan. Kawasan ini dipilih karena memiliki pelabuhan milik pemerintah daerah yang dikenal masyarakat sebagai Pelabuhan Pelimpak.

Pembangunan pelabuhan apung HDPE di lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi laut, khususnya menghubungkan kawasan Batu Berian dengan Pelimpak.

Selain menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat, Pelimpak juga memiliki posisi strategis karena berada di kawasan pusat aktivitas Kecamatan Serasan.

“Untuk Pelimpak, kita mengusulkan pembangunan HDPE agar konektivitas antara Batu Berian dan Pelimpak semakin baik. Fungsinya juga untuk memudahkan masyarakat, baik dalam aktivitas naik turun penumpang maupun bongkar muat barang,” jelas Allazi.

Lokasi ketiga adalah Desa Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Usulan ini merupakan bagian dari upaya melanjutkan pengembangan fasilitas pelabuhan apung di kawasan tersebut.

Dengan adanya usulan pembangunan tambahan di Desa Pulau Tiga, diharapkan fasilitas transportasi laut di kawasan tersebut semakin memadai dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Adapun lokasi keempat adalah Desa Sededap, Kecamatan Pulau Tiga.

Wilayah ini juga dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan apung untuk meningkatkan kemudahan akses transportasi laut bagi masyarakat setempat.

Desa Diminta Segera Siapkan kelompok masyarakat

Lebih lanjut, Alazi menjelaskan bahwa proses pembangunan pelabuhan HDPE harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, setiap desa yang masuk dalam daftar usulan diwajibkan menyiapkan kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat tersebut menjadi salah komponen penting dalam proses pengusulan bantuan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait akan memberikan pendampingan, termasuk menyampaikan tugas dan menjelaskan mekanisme administrasi yang harus dipenuhi.

Persyaratan ini juga menjadi alasan mengapa pembentukan kelompok masyarakat di tingkat desa perlu segera dilakukan, sehingga seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Bupati Cen Sui Lan berharap seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga kelompok masyarakat, dapat bergerak bersama agar peluang mendapatkan bantuan tersebut tidak terlewatkan.

Bagi Kabupaten Natuna yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut, keberadaan pelabuhan yang layak bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat.

Pelabuhan yang memadai akan memperlancar distribusi barang, memudahkan mobilitas penumpang, mendukung aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak, termasuk pelayanan kesehatan.

Melalui usulan pembangunan empat pelabuhan apung HDPE tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjawab sebagian kebutuhan infrastruktur transportasi laut di daerah perbatasan ini.

Jika terealisasi, pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas pelabuhan yang lebih representatif, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau yang selama ini menjadikan laut sebagai jalur utama penghubung kehidupan mereka. (Rap)