Jakarta – Jabatan Kapolres dan Dandim di beberapa wilayah di Indonesia yang rawan terjadi bencana Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) jadi taruhan. Jika 2023 ini terjadi Karhutla di wilayah kerjanya, maka jabatan menjadi pertaruhannya.
Taruhan jabatan ini tidak hanya untuk Kapolres dan Dandim saja, melainkan Pangdam, Kapolda, Danrem yang juga dimintai pertanggungjawabannya jika terjadi Karhutla di wilayahnya. Pesan tegas ini disampaikan langsung Presiden Joko Widodo.
Pesan bernada keras ini ini disampaikan Jokowi setelah menghadiri rapat pimpinan (rapim) gabungan TNI-Polri di Ballroom Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, lalu.
Bila terjadi karhutla, Presiden Jokowi akan menilainya sebagai kelalaian pejabat TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas menjaga wilayah kerjanya.
Sanksinya pencopotan. Pesan keras itulah yang menjadi butir utama dari arahan Presiden Jokowi dalam rapim gabungan TNI-Polri hari itu.
‘’Janjinya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janji saya tujuh tahun yang lalu, dan masih terus berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab pangdam, kapolda, danrem,” tegas Presiden Jokowi, dalam keterangan di hadapan awak media seperti dikutip seusai memberikan arahan dalam Rapim TNI dan Polri tahun 2023.
Presiden Jokowi pun mewanti-wanti itu kepada sejumlah pemimpin di provinsi yang berpotensi tertimpa karhutla, antara lain, Riau, Sumatra Utara, dan Kalimantan. Arahan tentang ancaman karhutla itu terkait dengan peringatan dini atas kemungkinan munculnya fenomena iklim El Nino di 2023.
Peringatan itu telah berulang kali disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahkan sejak akhir 2022. Presiden mengingatkan agar para pimpinan daerah yang berpotensi tersengat karhutla mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.
Jajaran Pemda juga diminta bersinergi dan saling membantu dengan aparatur pemerintah pusat dan swasta untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya, baik terkait kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan serta hal-hal terkait lainnya guna antisipasi peningkatan potensi karhutla.
‘’Semua pimpinan daerah yang mempunyai hutan yang rawan kebakaran, supaya waspada mulai sekarang dan mengomunikasikan kepada BNPB guna melakukan langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi sesuatu,” tambah Menkopolhukam Mahfud MD.
Presiden Jokowi tegas mengatakan bahwa pejabat TNI-Polri di daerah harus terus mewaspadai, memantau, dan melakukan pencegahan atas bahaya laten kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Para pejabat TNI-Polri, mulai dari pangdam, kapolda, danrem, kapolwil, sampai dandim serta kapolres dituntut bergegas terjun ke lapangan, membawa anak buahnya, untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana karhutla. (*/mrj)
