Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyatakan dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026 dengan berkolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus ini.
Dukungan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungpinang, Elfiani Sandri, di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan Gurindam 12, Senin (29/9/2025).
Elfiani Sandri memahami bahwa data dari sensus ini sangat bermanfaat untuk memotret potensi ekonomi daerah dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Sensus ekonomi ini sangat penting, untuk memotret potensi ekonomi daerah dan menyusun kebijakan yang tepat. Maka dari itu Pemko Tanjungpinang sangat siap untuk bersinergi dan mendukung persiapan Sensus Ekonomi 2026 mendatang,” ucap Sandri.
Akurasi Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Sandri juga menekankan pentingnya kejujuran dan akurasi informasi dari masyarakat saat didata oleh tim BPS. Keterlibatan aktif ini sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang valid.
“Dampak dari informasi akurat dari masyarakat atau data yang dihasilkan nanti akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk pembangunan ekonomi, termasuk dalam memberikan bantuan bagi pelaku UMKM di kota Tanjungpinang agar lebih tepat sasaran,” harap Sandri.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan terima kasih atas kolaborasi Pemko Tanjungpinang. Margaretha juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang telah bangkit secara konsisten, dari minus 3,45% pada tahun 2020 menjadi positif di angka 3,78%.
Menurut Margaretha, penggerak ekonomi lokal di Tanjungpinang meliputi kebiasaan masyarakat beraktivitas di kedai kopi atau kafe, perputaran ekonomi dari pelaku UMKM dan perikanan, serta keberadaan ASN sebagai target pasar.
Rapat Koordinasi ini diikuti oleh perwakilan Perangkat Daerah, pelaku IKM dan UMKM, IPEMI, HIPMI, dan Asosiasi Kedai Kopi. (fji)
