NATUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengambil langkah antisipatif untuk memastikan konektivitas transportasi laut tetap terjaga selama masa libur sekolah tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul rencana pelaksanaan floating repair dan docking (FDR) KM Bukit Raya yang dijadwalkan berlangsung pada periode 25 Juni hingga 20 Juli 2026.
Sebagai kapal penumpang yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi laut masyarakat Natuna, keberadaan KM Bukit Raya dinilai sangat penting, terutama pada saat mobilitas warga meningkat selama musim liburan.
Selain melayani perjalanan penumpang, kapal tersebut juga berperan dalam mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat dari dan ke wilayah Natuna.
Untuk mengantisipasi potensi terganggunya akses transportasi, Bupati Natuna telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pada 15 Juni 2026.
Dalam surat tersebut, Pemkab Natuna mengusulkan agar jadwal docking dapat ditunda hingga beberapa trayek ke depan atau, apabila tidak memungkinkan, pemerintah pusat dapat menyiapkan kapal pengganti selama proses perawatan berlangsung.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat yang bergantung pada layanan transportasi laut, khususnya pada periode libur sekolah yang biasanya diwarnai peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas pengiriman barang.
Dukungan terhadap usulan tersebut juga datang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Pemprov Kepri turut meminta agar akses pelayaran menuju dan dari Natuna tetap mendapat perhatian selama masa docking KM Bukit Raya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi terbaik sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Ketersediaan transportasi laut yang memadai dinilai sangat penting untuk menjaga kelancaran perjalanan warga, mendukung sektor ekonomi, serta menjamin distribusi logistik ke wilayah perbatasan tersebut.
Saat ini Pemkab Natuna masih menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI terkait usulan yang telah disampaikan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menantikan jadwal resmi pengoperasian KM Kalimutu dari PT PELNI yang direncanakan akan melayani rute pelayaran menuju dan dari Natuna selama periode tersebut. (Rap)
