Karimun – Guru honorer SDN 001 Meral Barat merasa dirugikan dengan perubahan status sekolah dari swasta menjadi negeri. Pasalnya, masa kerja mereka tidak diakui dan mereka kesulitan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akibatnya, para guru honorer ini merasa tidak memiliki kepastian status kepegawaian dan khawatir akan masa depan mereka. Mereka pun mengirimkan surat kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meminta keadilan.
Sebelumnya, SD 001 Meral barat ini bernama SD Swasta 001 PT Karimun Granite (KG) Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. SD ini telah berdiri sejak sejak 1974.
Pada 2 September 2024, terjadi alih kelola dan berubah status menjadi SD Negeri 001 Meral Barat, yang merupaka satuan pendidikan (Satdik) penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan terkareditasi A.
Jumlah peserta didik di sekolah yang dulunya, tahun 2018, berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Karimun Granite sebanyak 274 orang.
Kepala SDN 001 Meral Barat berstatus PNS, satu guru PNS, 17 guru honorer atau non ASN, dan lima tenaga kependidikan honorer atau non ASN.
Namun, beralihnya dari swasta menjadi negeri, masa kerja guru di sekolah tersebut dihitung dari nol kembali. Semetara masa kerja mereka rata-rata di atas dua sampai lima tahun, bahkan tidak sedikit yang telah mencapai 17-20 tahun.
Dengan adanya perubahan status, 22 orang guru tenaga kependidikan honorer/Non ASN di sekolah tersebut tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK karena dianggap tidak memenuhi syarat.
Berdasarkan hal tersebut, para guru SDN 001 Meral Barat meminta keadilan ke Presiden RI Prabowo Subianto lewat surat berjudul “Kelompok Pendidik yang Terabaikan”.
“Sesegara mungkin suratnya kami kirim ke bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar salah seorang guru SDN 001 Meral Barat, Fitriawati, kemarin.
Dikatakannya, surat tersebut berisi permohonan kepada Presiden agar dapat mengangkat guru honorer SDN 001 Meral Barat menjadi ASN PPPK penuh waktu.
“Kami mohon kepada Presiden dapat mengangkat kami semua menjadi ASN PPPK pada tahun 2025, agar kami mendapat kejelasan status kepegawaian, dan tidak kehilangan tunjangan sertifikasi guru,” harap Fitriawati.
Ia menyampaikan, Bupati Karimun telah berkirim surat ke KemenPAN-RB tentang tindaklanjut tenaga Non ASN. Namun sampai saat ini belum mendapat jawaban dari KemenPAN-RB.
Sambung Fitriawati, meski sejak Januari 2025 tidak menerima gaji dan sudah dirumahkan, para guru masih bertahan dan tetap bekerja seperti biasany, mengajar dan mendidik peserta didiknya.
Untuk itu dia berharap besar kepada pemerintah pusat dan daerah dapat segera memberikan solusi yang terbaik dan berkadilan terhadap kejelasan status para guru di sekolah tersebut, agar tidak merasa terjajah dan tersingkirkan secara perlahan.
“Mohon kepada bapak Presiden menyelematkan penderitaan kami, dan surat yang akan kirim dapat segera direspons. Kami ingin terus berkontribusi bagi bangsa ini tanpa dihadapkan dengan ketidakpastian atas status pekerjaan kami,” pinta Fitriawati. (msa)
