Jakarta – Unjuk rasa penolakan Pengembangan Pulau Rempang di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam yang memicu kisruh sebelumnya, membuat Polri melakukan langkah-langkah antisipasi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya seperti di The Tribata, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023), mengatakan akan menambah personel ke Rempang Batam.
Sebanyak empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 400 personel akan ditambah untuk mengantisipasi eskalasi ancaman yang terjadi.
“Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” ujar Jenderal Listyo.
Namun prioritas utama yang akan dilakukan Polri, jelas Listyo Sigit Prabowo, adalah dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi.
Kerusuhan terjadi, katanya, ketika dialog antara massa dengan BP Batam tidak menemui titik temu. Alhasil, kericuhan pecah dan ada penyerangan ke kantor BP Batam.
“Namun kemudian, karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan. Kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif,” ucapnya.
Kepolisian yang berjaga saat itu langsung melakukan pengamanan. Sejumlah anggota juga luka-luka saat melakukan pengamanan.
“Yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka,” tuturnya.
Diketahui demonstrasi di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam diwarnai aksi anarkis massa yang menolak relokasi warga Pulau Rempang. Massa melempari polisi dengan batu berukuran besar dan melakukan penganiayaan.
Video pelemparan batu kepada polisi tersebut viral di media sosial (medsos). Oknum massa bahkan melempar batu besar dari jarak dekat ke arah personel polisi yang hanya diam dalam barikade.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah buka suara soal demonstrasi warga yang menolak proyek pengembangan Pulau Rempang, Batam. Jokowi mengatakan komunikasi yang dilakukan kepada warga kurang baik sehingga memicu kericuhan.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot sehari sebelumnya.
Jokowi mengatakan sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” ujar Jokowi. (*/rsd)
