NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, memberikan tenggat waktu hingga akhir November 2026 kepada seluruh pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk menuntaskan proses pengusulan bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Instruksi tersebut disampaikan Cen Sui Lan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi pengelola data desa dan kelurahan se-Kabupaten Natuna, Selasa (10/11/2026), di Gaharu Hall, Natuna Dive Resort.
Bupati menegaskan, percepatan pengusulan bantuan sosial bukan sekadar persoalan memenuhi target administrasi, melainkan bagian penting dari upaya memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari perhatian pemerintah.
Menurutnya, ketepatan data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan penyaluran program perlindungan sosial. Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara cermat, menyeluruh, serta mengacu pada kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Saya minta proses pengusulan ini dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2026. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdata,” demikian penekanan Bupati dalam arahannya.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, Cen Sui Lan meminta para camat memperkuat koordinasi dan mengawal langsung proses pendataan di wilayah masing-masing. Kepala desa dan lurah juga diminta melibatkan perangkat lingkungan, termasuk RT dan RW, agar pendataan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga miskin dan kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial.
Ia menilai, keterlibatan RT dan RW sangat penting karena mereka merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial warganya secara langsung.
Dengan demikian, pengusulan tidak hanya bertumpu pada data yang sudah tersedia, tetapi juga harus memperhatikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta warga yang belum masuk dalam sistem pendataan.
Bupati juga mengingatkan para operator desa dan kelurahan agar bekerja teliti dalam melakukan input maupun pemutakhiran data. Kesalahan identitas, ketidaksesuaian informasi, hingga data yang tidak diperbarui dapat berdampak pada proses verifikasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Ia meminta Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengambil peran aktif dalam mengoordinasikan, mendampingi, serta memantau perkembangan pengusulan dari seluruh wilayah. Laporan perkembangan pelaksanaan juga diminta disampaikan secara bertahap, sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jangan hanya mengejar jumlah pengusulan, tetapi pastikan setiap data yang dimasukkan dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan pendataan tersebut.
Bimtek SIKS-NG ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna selama dua hari, 10–11 November 2026. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Natuna, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala LPP RRI Ranai, para camat, kepala desa, lurah, serta operator pengelola data dari desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya operator pengelola data kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan semakin memahami mekanisme pengelolaan data, mulai dari pengusulan, reaktivasi, verifikasi, validasi hingga pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG.
Peningkatan kompetensi operator dinilai menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan data perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap, melalui penguatan koordinasi dan peningkatan kemampuan para pengelola data, proses pengusulan bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal. Pada akhirnya, masyarakat yang membutuhkan diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk terdata dan mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial sesuai ketentuan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Natuna, Boy Wijanarko, ketua DPRD Natuna, Rusdi, para kepala OPD, Camat, Lurah dan para kades.
Ketepatan data menjadi kunci agar bantuan sosial tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya. (Rap)
