NATUNA – Persoalan mahalnya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis dan keterbatasan produksi pangan daerah.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga sejumlah komoditas di Natuna memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Natuna tidak memiliki basis pertanian yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat.
Sementara sekitar 97 persen wilayahnya merupakan lautan, membuat sebagian besar kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar daerah melalui jalur laut.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bupati Natuna Cen Sui Lan. Ia menemui Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI di Jakarta, Senin (14/9/2026), untuk membahas akses dan kemudahan masuknya barang kebutuhan pokok dari luar daerah ke Natuna.
Bagi Cen, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata-mata sebagai urusan perdagangan. Ini menyangkut kebutuhan dasar sekaligus keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Urusan perut gak ada toleransi,” tegas Cen saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Pernyataan itu menunjukkan urgensi yang ingin disampaikan Cen kepada pemerintah pusat. Ketika sebagian besar kebutuhan pangan harus didatangkan dari luar daerah, kelancaran rantai pasok menjadi persoalan yang sangat menentukan bagi masyarakat Natuna.
Bawang, cabai, beras dan berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari tidak dapat begitu saja tersedia di pasar.
Barang harus melewati rantai distribusi laut sebelum sampai ke Natuna. Situasi ini membuat masyarakat Natuna menghadapi beban logistik yang berbeda dengan daerah yang memiliki akses darat dan sumber pasokan dari wilayah sekitar.
Ketika distribusi berjalan lancar, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Namun ketika pasokan tersendat, ruang untuk mencari alternatif menjadi sangat terbatas.
Dampaknya dapat dirasakan langsung melalui ketersediaan barang maupun harga di tingkat masyarakat.
Karena itu, Cen meminta persoalan tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia berharap karakteristik Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan tidak hanya dipahami sebagai kondisi geografis, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan distribusi kebutuhan pokok.
Menurutnya, harus ada solusi nyata agar masyarakat Natuna tidak terus-menerus menghadapi persoalan harga pangan yang dipengaruhi tingginya biaya dan panjangnya rantai pasok dari luar daerah.
Permintaan tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia. Sebab, Natuna tidak memiliki kemewahan seperti daerah daratan yang dapat dengan cepat mendatangkan barang dari daerah tetangga melalui jalur darat ketika pasokan terganggu.
Cen menyebut pertemuan dengan Kementerian Perdagangan berjalan dengan baik. Namun, ia memilih tidak mendahului proses dengan mengklaim hasil yang belum terealisasi.
“Mari kita doakan agar apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Harapan itu terutama berkaitan dengan kemudahan masuknya komoditas kebutuhan pokok seperti bawang, cabai dan berbagai bahan pangan lainnya ke Natuna.
Namun bagi pemerintah daerah, persoalannya bukan berhenti pada bagaimana barang bisa masuk. Lebih jauh, diperlukan kebijakan yang mampu menjawab persoalan biaya logistik dan ketergantungan pasokan dari luar daerah secara lebih berkelanjutan.
Sebab, selama kebutuhan pangan masyarakat masih sangat bergantung pada pasokan dari luar, harga komoditas di Natuna akan tetap menghadapi tekanan dari biaya transportasi, jarak distribusi dan kondisi konektivitas laut.
Di sinilah Cen meminta pemerintah pusat tidak melihat Natuna dengan kacamata yang sama seperti daerah lain.
Sebagai daerah perbatasan, masyarakat Natuna membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok yang layak dan terjangkau. Jarak geografis seharusnya tidak menjadi alasan masyarakat harus membayar kebutuhan sehari-hari jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat di wilayah lain.
Karena itu, pertemuan Cen dengan Kemendag menjadi bagian dari upaya mendorong hadirnya solusi yang lebih konkret terhadap persoalan pangan di Natuna.
Bagi Cen, memastikan sembako tersedia dan dapat dijangkau masyarakat bukan sekadar menjaga aktivitas perdagangan. Ini menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat sekaligus bentuk kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Natuna memang jauh dari pusat distribusi dan tidak memiliki jalur darat sebagai alternatif pasokan.
Namun, kondisi geografis tersebut tidak boleh membuat masyarakat perbatasan harus terus menanggung mahalnya kebutuhan pokok. Pemerintah pusat dan daerah perlu mencari jalan keluar yang nyata agar persoalan pangan tidak menjadi beban permanen bagi masyarakat Natuna. (Rap)
