Batam – Pemko Batam berkomitmen memperkuat layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, dengan fokus utama pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak. Saat ini, sebanyak 67 anak pengungsi telah berhasil diintegrasikan ke pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam.
Hal tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026).
Fokus pada Pendidikan dan Perlindungan Anak
Selain 67 anak yang telah bersekolah formal, terdapat 38 anak lainnya yang tengah mengikuti program persiapan sekolah. Pemko Batam bahkan memberikan perhatian khusus bagi pengungsi disabilitas dengan memfasilitasi akses ke Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
“Akses pendidikan adalah hak dasar yang harus tetap terpenuhi. Kami ingin memastikan selama mereka berada di Batam, perlindungan dan layanan dasar tetap layak, terutama bagi anak-anak,” ujar Firmansyah.
Data dan Sebaran Pengungsi
Batam saat ini menangani 359 pengungsi yang didampingi oleh International Organization for Migration (IOM). Mayoritas pengungsi berasal dari negara-negara yang tengah mengalami konflik, dengan rincian:
Afghanistan: 227 jiwa
Sudan: 84 jiwa
Somalia: 20 jiwa
Lainnya: 28 jiwa
Para pengungsi tersebut ditempatkan di dua lokasi penampungan sementara, yakni Hotel Kolekta (Lubuk Baja) dan Akomodasi Non-Detensi (Sekupang).
Kolaborasi Lintas Sektor dan Layanan Kesehatan
Sebagai wilayah strategis perbatasan, Firmansyah menegaskan pentingnya sinergi antara Kemendagri, Satgas PPLN, dan badan dunia seperti IOM dan UNHCR dalam menjaga ketertiban sosial kemasyarakatan.
Selain pendidikan, layanan kesehatan juga diperkuat melalui puskesmas dan rumah sakit rujukan. Layanan yang diberikan mencakup:
Skrining Kesehatan Dasar: Pemantauan kondisi fisik rutin.
Kesehatan Mental: Layanan psikososial untuk menangani dampak trauma.
Edukasi Kesehatan: Sosialisasi kebersihan dan pola hidup sehat di lingkungan penampungan.
“Koordinasi lintas sektor ini terus kami perkuat untuk memastikan aspek keamanan lingkungan tetap terjaga sembari memberikan pelayanan kemanusiaan yang optimal,” pungkas Firmansyah. (*/aaw)
