Inhil – Ketua Aliansi Media Indragiri, M Arsyad, menyatakan keprihatinan mendalam terkait belum dikembalikannya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Keterlambatan ini dinilai berdampak fatal bagi roda pembangunan daerah. Berbagai proyek strategis terancam mangkrak dan tertunda secara meluas. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil didesak untuk mengambil langkah proaktif atau “jemput bola” guna memutus kebuntuan anggaran.
Pembangunan Infrastruktur dan Sektor Sosial Terhambat
Dalam jumpa pers di Sekretariat Aliansi Media Indragiri, Tembilahan, M. Arsyad mengungkapkan bahwa absennya dukungan anggaran yang jelas mulai dirasakan dampaknya di lapangan.
“Kami sangat prihatin. Proyek-proyek krusial seperti perbaikan infrastruktur jalan raya, renovasi sekolah, hingga layanan Puskesmas dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang seharusnya sudah berjalan, kini terhenti tanpa kejelasan dukungan anggaran,” ujar M. Arsyad.
Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan
Menurut Arsyad, keterlambatan pemberlakuan APBD bukan sekadar hambatan administratif, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik. Semakin lama anggaran ditahan di tingkat provinsi, semakin besar potensi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil.
Aliansi Media Indragiri mendorong Pemkab Inhil untuk lebih agresif melakukan koordinasi, tidak hanya dengan pihak provinsi tetapi juga memperkuat sinergi internal bersama DPRD Inhil.
“Jangan menunggu masalah datang menghampiri. Pemda harus lebih proaktif berkoordinasi. Ambil langkah konkret, temukan titik temu, dan selesaikan pembahasan ini sesegera mungkin agar proses verifikasi di provinsi bisa tuntas,” tegasnya.
Transparansi dan Peran Media
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembahasan APBD Inhil 2026 disebut-seperti masih menemui kendala pada sejumlah poin alokasi anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur dan jaminan sosial.
Arsyad menegaskan bahwa sektor media siap mengawal transparansi penggunaan anggaran setelah APBD direalisasikan.
“Kami berharap Pemprov Riau segera mengembalikan dokumen APBD tersebut sehingga pembangunan di Inhil dapat kembali berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*/mhd)
