NATUNA – Kondisi geografis wilayah kepulauan serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan listrik menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Natuna dalam melaksanakan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong percepatan pendataan agar masyarakat yang berpotensi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial tidak terlewatkan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat memimpin rapat percepatan registrasi Perlinsos Digital secara daring melalui Zoom bersama seluruh pemerintah desa dan kelurahan se-Kabupaten Natuna.
Rapat berlangsung di Ruang Zoom Kantor Bupati Natuna, Batu Sisir, Ranai, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Cen Sui Lan menyoroti pentingnya memahami karakteristik geografis Natuna dalam pelaksanaan program berbasis digital.
Menurutnya, kondisi wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses infrastruktur membutuhkan perhatian dan pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah yang memiliki wilayah daratan luas serta jaringan pendukung yang lebih memadai.
“Tantangan yang kita hadapi di Natuna ini luar biasa. Kita harus memahami bahwa kondisi geografis Kabupaten Natuna berbeda dengan kabupaten lain yang memiliki wilayah daratan luas dan akses infrastruktur yang lebih mudah. Karena itu, pelaksanaan sistem registrasi Perlinsos Digital tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan daerah-daerah yang kondisi geografisnya berbeda,” ungkap Cen Sui Lan.
Ia menjelaskan, persoalan jaringan internet atau sinyal serta ketersediaan listrik masih menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan registrasi.
Keterbatasan tersebut tidak hanya menyulitkan petugas yang melakukan penginputan data, tetapi juga berpotensi menghambat masyarakat dalam mengikuti proses pendaftaran.
Bahkan, kendala teknis terkadang muncul ketika petugas sudah berupaya memasukkan data ke dalam sistem. Sistem yang mengalami kepadatan akses atau antrean membuat proses penginputan tidak dapat langsung dilakukan.
Situasi semakin sulit ketika jaringan internet kembali tidak tersedia setelah petugas menunggu antrean sistem.
“Bahkan, ketika kita sudah berupaya memasukkan data masyarakat melalui sistem, terkadang sistem tidak dapat menerima karena sedang sibuk atau mengalami antrean. Setelah menunggu antrean, terkadang jaringan internet kembali tidak tersedia. Dalam kondisi seperti ini, tentu kita menghadapi kesulitan untuk melanjutkan proses pendaftaran,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan registrasi Perlinsos Digital dapat berjalan dengan mempertimbangkan realitas geografis dan keterbatasan infrastruktur di Natuna.
Keterlibatan seluruh pemerintah desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses pendataan hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purwanti, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menargetkan registrasi Perlinsos Digital dapat menjangkau 50 persen dari total seluruh Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Natuna.
Ia menegaskan, target tersebut merupakan sasaran perluasan pendataan, bukan berarti seluruh masyarakat yang didaftarkan berstatus miskin ataupun otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
“Target kita adalah mendaftarkan sebanyak 50 persen dari seluruh jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Natuna melalui program registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital,” jelas Purwanti.
Menurutnya, setelah proses registrasi dilakukan, data masyarakat selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi untuk menentukan kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Penentuan apakah seseorang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial sepenuhnya dilakukan melalui sistem.
Purwanti menjelaskan, penetapan target 50 persen tersebut merupakan langkah untuk memperluas cakupan pendataan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang sebenarnya berpotensi dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial dapat masuk dalam pendataan, sehingga tidak kehilangan kesempatan hanya karena belum terdaftar.
Melalui percepatan registrasi ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap basis data perlindungan sosial semakin luas dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Sinergi pemerintah daerah, desa, dan kelurahan pun menjadi kunci agar proses pendataan dapat berjalan optimal, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang masih menjadi persoalan di wilayah kepulauan. (Rap)
