Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, kualitas data yang dikumpulkan para petugas sensus harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Zulhidayat saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang II yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang di Nite and Day Hotel Tanjungpinang, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berfungsi memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan.
“Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik. Data tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan. Hasilnya tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Zulhidayat.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap data ekonomi yang akurat semakin penting di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah. Dengan ruang anggaran yang semakin terbatas, setiap program pembangunan harus disusun secara tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah perlu mengetahui sektor mana yang berkembang, kelompok masyarakat mana yang membutuhkan perhatian, dan program apa yang harus diprioritaskan. Semua itu hanya bisa dilakukan jika didukung data yang valid dan berkualitas,” katanya.
Karena itu, Zulhidayat mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas pendataan.
“Jaga integritas dan pastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan lanskap ekonomi yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Menurutnya, petugas sensus harus memahami transformasi tersebut agar mampu melakukan pendataan secara tepat.
“Pola usaha saat ini sudah banyak beralih ke platform digital, baik dari sisi transaksi maupun pemasaran. Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dipahami petugas agar data yang diperoleh tetap akurat,” ujarnya.
Selain penguasaan teknis, kemampuan komunikasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendataan. Petugas sensus diminta mampu membangun hubungan yang baik dengan responden sehingga proses pengumpulan data berjalan lancar.
“Petugas sensus membawa nama BPS dan negara. Karena itu harus ramah, santun, dan mampu menciptakan suasana yang nyaman saat berinteraksi dengan masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Madani, menjelaskan bahwa seluruh calon petugas telah melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes kompetensi, penilaian kemampuan, hingga wawancara.
Menurutnya, pembekalan dilakukan melalui kombinasi pembelajaran mandiri berbasis e-learning, pelatihan klasikal, serta simulasi lapangan. BPS juga menghadirkan pelaku usaha sebagai narasumber guna memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha yang akan ditemui petugas saat pendataan.
“Harapannya, ketika turun ke lapangan para petugas sudah memahami konsep, metode, serta teknik komunikasi yang baik sehingga proses pendataan dapat berjalan efektif dan menghasilkan data berkualitas,” ujar Yulia.
Pelatihan Gelombang II diikuti sebanyak 91 peserta yang terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan (PCL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), serta petugas BPS. Jumlah tersebut sama dengan peserta pada gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada 2–4 Juni 2026.
Usai pelatihan, para petugas akan melaksanakan pendataan selama kurang lebih dua setengah bulan dengan target antara 700 hingga 900 unit usaha untuk setiap petugas.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data ekonomi yang komprehensif dan berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. (*/fji)
