Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI secara resmi memperkuat standar pelayanan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi para pelapor, baik dari temuan internal pengawas maupun laporan masyarakat.
Anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi, menegaskan bahwa pembenahan standar pelayanan ini sangat krusial karena laporan pelanggaran memiliki dua pintu masuk utama.
“Kami merespons cepat setiap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dengan menggunakan hukum acara dan mekanisme yang telah diatur, sesuai ketentuan formil dan materiil yang berlaku,” ujar Puadi dalam keterangan resminya, Senin (22/12/2025).
Mekanisme Laporan dan Pengawasan Partisipatif
Bawaslu berkomitmen untuk menyederhanakan akses bagi pelapor agar tidak ada keraguan dari warga untuk turut mengawasi jalannya demokrasi. Berikut adalah alur penanganan yang terus disempurnakan:
Penyaringan Laporan: Memastikan syarat formil (identitas pelapor, waktu) dan materiil (bukti, uraian kejadian) terpenuhi.
Hukum Acara: Penerapan mekanisme yang cepat dan terukur sesuai regulasi yang berlaku.
Transparansi: Sosialisasi tata cara pelaporan yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
Gandeng Civitas Akademika ke Kampus
Sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif, Bawaslu berencana menyambangi berbagai kampus untuk menggandeng kalangan civitas akademika. Akademisi diharapkan menjadi motor penggerak dalam menyosialisasikan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan masyarakat.
“Kami mengajak civitas akademika untuk terlibat aktif melalui pengawasan partisipatif. Jangan pernah takut untuk melapor ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran,” tegas Puadi.
Melalui standarisasi pelayanan ini, Bawaslu berharap kualitas penegakan hukum pemilu di Indonesia semakin akuntabel dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. (*/rsd)
