Musrenbang Katang Bidare Tuntas, Masalah Sinyal dan Transportasi Jadi Prioritas

Musrenbang Tingkat Kecamatan Katang Bidare yang digelar di SMA N 1 Katang Bidare Desa Benan, kemarin. (ft gafar)

Lingga – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Katang Bidare yang digelar, kemarin, telah berhasil merumuskan sejumlah usulan prioritas pembangunan.

Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian Musrenbang di 13 kecamatan se-Kabupaten Lingga.

Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan dalam Musrenbang ini adalah buruknya sinyal telekomunikasi di beberapa wilayah Kecamatan Katang Bidare, terutama di Desa Benan. Selain itu, tingginya harga tiket kapal menuju Tanjungpinang dan terbatasnya akses masyarakat untuk menghadiri kegiatan pemerintahan di Daik juga menjadi perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Lingga, Drs. Zainal Abidin, M.Pd, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mencatat semua usulan masyarakat dan akan berupaya untuk segera merealisasikannya. Khusus untuk masalah sinyal, beliau memastikan bahwa Desa Benan akan menjadi prioritas dalam program peremajaan dan perluasan jaringan telekomunikasi.

 Ratusan warga Kecamatan Katang Bidare turut serta dalam  Musrenbang tersebut. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya terkait pembangunan di wilayah mereka.

Dalam Musrenbang ini, berbagai isu penting dibahas, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga ekonomi masyarakat. Salah satu masalah yang paling sering disampaikan adalah buruknya sinyal telekomunikasi dan tingginya harga tiket kapal menuju Tanjungpinang.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Lingga, Drs. Zainal Abidin, M.Pd, mengatakan bahwa usulan-usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya terkait pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah daerah, melalui berbagai perangkat daerah terkait, juga menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. (gaf)