Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang turut hadir dalam acara Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Acara yang berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi.
Katalog Elektronik Versi 6 merupakan sebuah inovasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan fitur-fitur canggih seperti kemudahan dalam pemilihan produk, transaksi kontraktual yang efisien, dan sistem pembayaran yang terintegrasi, e-katalog ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik implementasi e-katalog ini. “Dengan e-katalog, kita dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan kualitas produk yang dibeli,” ujar Ansar.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, juga menekankan pentingnya e-katalog dalam mendukung pembangunan nasional. “E-katalog tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah,” ungkapnya.
Manfaat Implementasi E-Katalog Versi 6, di antaranya;
-Meningkatkan transparansi: Seluruh proses pengadaan dapat dilacak secara real-time.
-Mencegah korupsi: Sistem yang terintegrasi mengurangi potensi terjadinya penyimpangan.
-Meningkatkan efisiensi: Proses pengadaan menjadi lebih cepat dan sederhana.
-Mendukung UMKM: Memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya.
-Menjamin kualitas produk: Produk yang terdaftar dalam e-katalog telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Sementara itu, langkah selanjutnya Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk mendukung penuh implementasi e-katalog.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dan pelaku usaha terkait dengan penggunaan e-katalog.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, kita yakin e-katalog dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di daerah,” tutup Elfiani. (fji)
