Jakarta – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengajak semua negara di dunia untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM).
Dalam kesempatan menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa Swiss, Retno juga menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) periode 2024-2026.
Ini disampaikan Retno Mursidi saat Sidang Dewan HAM PBB ke-52 itu digelar bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Menlu Retno menyatakan, pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity” bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM).
Seperti dilansir laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Selasa (28/2/2023), Menlu Retno meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia tersebut.
Dalam sidang Dewan HAM PBB, Menlu Retno mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.
“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah,” kata Menlu Retno seperti dikutip dari infopublik, Selasa (28/2/2023).
Meski selama ini Deklarasi Universal HAM tersebut terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, Retno menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan hal tersebut.
Dalam kunjungan ke Jenewa, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa perwakilan negara dan organisasi internasional, yaitu dari Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan Menlu Retno membahas pula isu-isu perdagangan dan investasi.
Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Menlu RI juga membahas tentang keketuaan Indonesia 2023 di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta hal-hal yang menjadi perhatian bersama seperti isu Myanmar, Afghanistan, dan Palestina. (*/mrj)
