Pulau Buru, Kabupaten Karimun tahun 2014 telah ditetapkan menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Pulau ini kaya dengan potensi wisata sejarah, ditambah dengan wisata alamnya. Di Pulau Buru ini banyak situs bersejarah, khususnya peninggalan peninggalan zaman Kesultanan Riau Lingga.
Ada Masjid Raja Abdul Gani dan Klenteng Sam Po Teng atau Bu Sua Teng atau dikenal juga dengan nama Cetiya Tri Darma.
Ingin tahu tentang Sejarah Pulau Buru, simak ceritanya seperti wawancara khusus Lendoot.com dengan Peneliti Badan Inovasi Riset Nasional, Dedi Arman.
Berikut petikan wawancara yang Lendoot.com kemas dalam bentuk tulisan sebagai bahan pengetahuan bersama.
Pulau Buru merupakan dari 249 pulau di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Pulau Buru secara administrasi masuk wilayah Kelurahan Buru, Kecamatan Buru.
Kecamatan Buru terdiri dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Buru dan Lubuk Puding, serta Desa Tanjung Hutan dan Desa Tanjungbatu Kecil.
Penduduk Pulau Buru terbesar Etnis Melayu, selain itu terdapat juga Etnis Tionghoa, Bugis dan beberapa suku lainnya.
Asal-usul Pulau Buru menurut cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat, pulau ini dulunya satu daratan dengan Johor, Malaysia.
Pulau ini disebut pulau sumpahan. Tapi tak ada kejelasan cerita soal penamaan pulau ini.
Cerita lain menyebutkan, pulau ini diberi nama Pulau Buru karena dulunya raja datang untuk berburu ke pulau ini.
Warga Etnis Tionghoa juga suka berburu ke Pulau Buru karena di pulau ini karena hutannya dulu dikenal banyak babinya.
Pada abad ke-19, Pulau Buru masuk dalam wilayah afdeeling Durai.
Ada sejumlah pulau dalam wilayah ini. Berikut perinciannya: Poeloe Boekoe, Poeloe Assem, Poeloe Bakao, Poeloe Aser Tawar, Poeloe Boeroeng, Middel Ide, Noord Ide, Poeloe Doerai, Poeloe Lepas, Poelai Alai, Poeloe Tanah Gading, Poeloe Sabau, Poeloe Boeroe, Poeloe Kempar, Poeloe Roesa, Poeloe Karimon Besarm Poeloe Karimon Ketjil, Poeloe Lerai. Selanjutnya,
Poeloe Asem, Temelas, Poeloe Moedeo dan Poeloe Me.
Arti penting keberadaan Pulau Buru juga terlihat dalam Traktat London yang ditandatangani 17 Maret 1824.
Dalam Traktat London, antara Inggris dan Belanda menyepakati untuk membagi wilayah kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga menjadi dua bagian.
Tanah Semenanjung (termasuk Malaka) dan Singapura menjadi daerah pengaruh Inggris, sedangkan Kepulauan Riau dan Lingga menjadi daerah pengaruh Belanda.
Bahkan demikian pentingnya posisi Pulau Karimun dan Pulau Buru, maka dalam Traktat London itu disebutkan dalam point keempatnya yang berbunyi: Pulau Karimun dan Pulau Buru yang letaknya sangat dekat dengan Singapura termasuk dalam wilayah kekuasaan Riau-Lingga, yang artinya berada dibawah pengaruh Belanda.
Setelah Traktat London, terjadi perang saudara antara Yang Dipertuan Muda Riau VI, Raja Jaafar (1808-1832) yang berkedudukan di Hulu Riau dan Sultan Husin yang berpusat di Singapura.
Konflik dipicu konflik ini ketidaksetujuan Sultan Husin menyerahkan Karimun dan Pulau Buru ke tangan Belanda.
Sementara Raja Jaafar memberitahukan kepada Sultan Husein, Karimun dan Pulau Buru menjadi haknya Riau sesuai Traktat London.
Akibat konflik, Karimun dan Pulau Buru yang semula sangat ramai dalam lintas perdagangan menjadi sepi.
Raja Jaafar menunjuk Raja Ahmad sebagai amir pertama di Karimun.
Sementara, di Pulau Buru ditunjuk salah satu keponakannya, Raja Abdul Gani sebagai amir pertama.
Raja Abdul Gani perpanjangan tangan Kesultanan Riau Lingga di daerah ini. (*)
