Tunjangan Perumahan dan Tranportasi DPRD Karimun 2021 Bermasalah

Karimun, Lendoot.com – Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, ditemukan penetapan dan pembayaran atas tunjangan perumahan dan kendaraan DPRD belum sesuai ketentuan.

Awal LHP tersebut, pada 2021, Pemkab Karimun menggangarkan Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp464.850.446.497,99 dan direalisasikan  sebesar Rp455.726.131.018,00 atau sekitar 98,04% dari Anggaran.

Rincian belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD.

Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD, di antaranya tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD.

Realisasi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD pada 2021 adalah sebesar Rp2.184.000.000,00, dan realisasi atas belanja tunjangan transportasi tahun 2021, direalisasikan sebesar Rp4.536.000.000,00.

Hasil pemeriksaan itu menunjukkan permasalahan sebagai berikut, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD tidak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada), seperti Peraturan Bupati (Perbup) misalnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif menjelaskan bahwa tunjangan perumahan dan transportasi diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapan bagi Anggota DPRD, selanjutnya untuk besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

Pemeriksaan yang dilakukan pada register peraturan bupati pada bagian

hukum dan inventarisasi atas besaran tunjangan perumahan dan transportasi pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Tahun 2021, menunjukkan bahwa; tidak terdapat peraturan bupati yang mengatur besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah diketahui bahwa peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang besaran tunjangan perumahan dan keuangan tidak pernah disusun, sedangkan tahun-tahun sebelumnya besaran tunjangan perumahan dan transportasi hanya diatur pada Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Karimun.

Untuk tahun 2021 atas besaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD tidak diatur pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Tahun 2021.

Hal ini disebabkan karena penganggaraan pada Tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Untuk belanja pegawai termasuk jenis belanja yang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dapat diinput di SIPD tanpa harus ada dalam SSH, sehingga besaran tunjangan perumahan dan transportasi tidak diatur dalam SSH.

Proses penyusunan peraturan bupati terkait BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan SSH tersebut dilakukan dengan menarik data SSH pada aplikasi SIPD yang kemudian menjadi lampiran dalam Perbup Nomor 61 Tahun 2020.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah bahwa untuk tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD selalu diatur dengan SK Bupati yang dibuat oleh Bidang Anggaran BPKAD.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD

diketahui untuk 2021 telah disusun SK Bupati Nomor 116 tahun 2021,

tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 dan SK Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan kedua keputusan tersebut diketahui bahwa besaran tunjangan

transportasi sebesar Rp14.000.000,00 per bulan dan tunjangan perumahan sebesar Rp7.000.000,00 per bulan.

Hasil analisis yang dilakukan pada SK Bupati Nomor 116 Tahun 2021 dan SK Bupati Nomor 117 Tahun 2021 menunjukkan bahwa dalam bagian pertimbangan dan bagian mengingat diketahui bahwa besaran tunjangan perumahan dan transportasi didasarkan pada Perbup Nomor 61 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Tahun 2021.

Sementara Perbup Nomor 61 Tahun 2020 tidak mengatur besaran tunjangan perumahan dan transportasi dewan.  Dengan demikian kedua SK tersebut tidak memiliki dasar hukum memadai sebagai dasar penetapan besaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD.

Selanjutnya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD menjelaskan bahwa Penyusunan SK Bupati tersebut didasarkan pada angka pada RKA Tahun 2021 yang telah diinput pada aplikasi SIPD.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD menjelaskan lebih lanjut bahwa SK Bupati Nomor 116 Tahun 2021 dan SK Bupati Nomor 117 Tahun 2021 hanya memperkuat dasar pembayaran saja seperti SK pada kegiatan lainnya.

Pengujian lebih lanjut menunjukan bahwa untuk tahun anggaran 2021, penginputan besaran belanja gaji dan tunjangan DPRD serta belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH termasuk didalamnya Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD pada RKA dilakukan oleh bidang anggaran BPKAD.  

Realisasi belanja tunjangan transportasi DPRD tidak sesuai dengan nilai

appraisal yang ditetapkan sebesar Rp162.000.000,00 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD menjelaskan bahwa perhitungan tunjangan perumahan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah diketahui bahwa Bagian Pembangunan telah menyusun studi kajian harga sewa rumah dan kendaraan untuk tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Karimun.

Untuk penyusunan anggaran tahun 2021, Bidang pembangunan Sekretariat Daerah menyusun kajian harga sewa rumah dan kendaraan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu KJPP RH & Rekan dengan nomor kontrak RHRO8C3PO120017.0 tanggal 28 Januari 2020.

Atas kontrak tersebut KJPP telah mengeluarkan laporan Nomor 0026/2.0012-08/PI/11/0111/II/2020 tanggal 26 Februari 2020. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa besaran sewa kendaraan untuk DPRD Kabupaten Karimun adalah sebesar Rp13.500.000,00 per bulan.

Pengujian yang dilakukan atas amprah dari realisasi belanja tunjangan transportasi pada DPRD Kabupaten karimun menunjukkan bahwa besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan kepada anggota dewan sebesar Rp14.000.000,00 per bulan.

Sehingga besaran tunjangan sewa kendaraan yang dibayarkan untuk DPRD

Kabupaten Karimun melebihi besaran tunjangan sewa kendaraan yang telah

ditentukan pada laporan Nomor 0026/2.0012-08/PI/11/0111/II/2020 tanggal

26 Februari 2020 sebesar Rp162.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Ada Selisih Antara Amprah Pembayaran Tunjangan Transportasi dengan Laporan Nomor 0026/2.0012-08/PI/11/0111/II/2020 Tahun 2021

Tunjangan Transportasi 27 anggota DPRD Karimun sebanyak 12 bulan,  Rp4.536.000.000,00  realisasinya Rp4.374.000.000,00. Sehingga terdapat selisih Rp162.000.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada:

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja tunjangan transportasi DPRD

membebani keuangan daerah sebesar Rp162.000.000,00. Kondisi tersebut disebabkan, pertama, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah tidak cermat dalam penyusuan Perkada terkait dengan penetapan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Kedua, Kepala Bidang Anggaran BPKAD tidak cermat melakukan input data RKA pada SIPD; dan TAPD tidak cermat melakukan verifikasi RKA OPD.

Atas permasalahan tersebut Pemkab Karimun memberikan pendapat sebagai berikut, Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi.

Untuk percepatan tindak lanjut, Sekretariat DPRD akan segera melakukaan koordinasi dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, dan Tim TAPD untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Karimun.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah akan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi perbaikan dan laporan hasil kajian tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD akan diusulkan kepada BPKAD agar dapat menjadi dasar dalam SSH tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD pada perubahan SSH Kabupaten Karimun TA 2022;

Kepala BPKAD menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun telah

melakukan appraisal terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD Kabupaten Karimun pada tanggal 26 Februari 2020.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun disebutkan bahwa Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh pemerintah daerah secara periodik minimal satu kali dalam 3 tahun dengan menggunakan kendaraan tiga tahun terakhir.

Oleh karena itu hasil appraisal tersebut masih berlaku hingga Tahun 2023 sampai dengan diterbitkannya appraisal yang terbaru. Untuk menguatkan hasil appraisal tersebut, maka kami akan menerbitkan peraturan kepala daerah tentang penetapan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD.

Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karimun agar memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk membuat usulan perkada terkait dengan besaran tunjangan transportasi dan perumahan DPRD dengan mempertimbangkan asas kepatutan dengan memerintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk memverifikasi penyusunan Perkada dari Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah terkait dengan penetapan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Kepala BPKAD agar dapat memverifikasi output RKA dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD pada SIPD.  Terakhir, memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih cermat melakukan verifikasi RKA OPD.

Mengenai kelebihan pembayaran dan tidak sesuai aturan hukum berlaku atas pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Karimun, ketika dikonfirmasi Lendoot.com, Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat, belum dapat memberikan komentarnya. (*/msa)