Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertahanan nasional.
Dalam langkah strategis, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko, bersama Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkondigi) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna, H. Ikhwan Solihin, serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Natuna.
Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala jaringan telekomunikasi di Natuna, terutama di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.
Sekda Natuna, H Boy Wijanarko, menekankan bahwa selain menjadi kebutuhan utama masyarakat, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang baik juga sangat penting bagi sektor pertahanan nasional.
Ia menyebut Natuna sebagai “kapal induk” Indonesia dari sisi pertahanan, sehingga perlu didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang andal.
“Saat ini, Natuna sudah menjadi kapal induk Indonesia dalam hal pertahanan. Namun, jika jaringan telekomunikasi masih lemah, maka efektivitasnya akan berkurang. Maka dari itu, sangat disayangkan jika tidak ada dukungan penuh terhadap penguatan jaringan di daerah ini,” ujar Boy Wijanarko.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Natuna, H Ikhwan Solihin, menguraikan dua permasalahan utama terkait jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut:
1. Keterbatasan jaringan internet di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Panjang, dan Kecamatan Seluan.
2. Dampak dari pemutusan kontrak infrastruktur jaringan akses internet oleh BAKTI Kominfo, yang sebelumnya menyediakan akses internet berbasis VSAT untuk kantor desa dan sekolah-sekolah.
Ikhwan menyebut bahwa akibat pemutusan kontrak tersebut, layanan internet di 2 kantor camat, 36 kantor desa, 2 puskesmas, dan 39 sekolah terdampak. Selain itu, 11 desa mengalami “blank spot” karena tower BTS yang tidak berfungsi.
Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan intervensi untuk mengatasi permasalahan ini.
“Dari sisi bisnis, mungkin provider kurang tertarik karena nilai ekonomisnya tidak terpenuhi. Namun, pemerintah harus hadir untuk mengatasi hal ini. Harapan kami, ada solusi konkret yang bisa segera diwujudkan demi kepentingan masyarakat Natuna,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Kemkondigi RI, Lessy Sutiyono Aji, menyatakan pihaknya akan mengoordinasikan permasalahan ini dengan BAKTI dan provider-provider terkait. Ia mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan, namun tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan mengundang BAKTI dan provider untuk membahas hal ini lebih lanjut. Efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama dalam hal telekomunikasi,” ujar Sutiyono Aji.
Sebelumnya, Pemkab Natuna juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI pada Selasa (18/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Natuna menyampaikan harapan agar sektor pertahanan dan keamanan dapat membantu mempercepat peningkatan jaringan telekomunikasi di wilayah Natuna.
Dukungan ini diharapkan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah, tetapi juga untuk memperkuat kedaulatan nasional di wilayah perbatasan.
Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah daerah optimis bahwa permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna dapat segera teratasi, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik dan sektor pertahanan dapat semakin diperkuat. (rap)
