NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong percepatan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan di seluruh wilayah daerah kepulauan tersebut.
Dari 192 perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Natuna, baru 14 perpustakaan yang telah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).
Kondisi itu menjadi perhatian Pemkab Natuna dalam penutupan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan serta Bimbingan Teknis Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 di Aula Syamsul Hilal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak 18 Agustus tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perpustakaan, meningkatkan kompetensi pengelola serta memperluas akses literasi masyarakat.
Penutupan kegiatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI Edi Wiyono, S.Sos., M.Tr.A.P., Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Perpusnas RI Tri Wisnu Pamungkas, S.Kom., M.Kom., Kepala Dispusip Natuna Erson Gempa Afriandi serta Kepala Diskominfo Natuna Ihkwan Solihin.
Dalam sambutannya, Boy memaparkan, 192 perpustakaan yang ada di Natuna terdiri atas satu perpustakaan daerah, delapan perpustakaan kecamatan, 37 perpustakaan desa, 133 perpustakaan sekolah dan 13 perpustakaan khusus.Namun, dari jumlah tersebut baru 14 perpustakaan yang telah memperoleh akreditasi dari Perpusnas RI.
“Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan merupakan jantung pendidikan, pusat transfer pengetahuan, serta salah satu pilar penting dalam meningkatkan budaya dan indeks literasi masyarakat,” ujar Boy.
Menurutnya, kualitas pelayanan perpustakaan tidak dapat dibangun berdasarkan perkiraan. Dibutuhkan standar yang jelas untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas dan terukur.
Karena itu, Boy menilai akreditasi menjadi instrumen penting untuk mengukur, menilai dan memastikan tata kelola serta pelayanan perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
“Layanan perpustakaan yang baik tentu tidak dapat dilakukan berdasarkan perkiraan semata. Kita membutuhkan standar yang jelas. Karena itu, akreditasi perpustakaan menjadi instrumen penting untuk mengukur, menilai dan memastikan bahwa tata kelola serta pelayanan perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan,” katanya.
Ia berharap kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi serta bimbingan teknis literasi informasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi berlanjut menjadi pembenahan nyata di masing-masing perpustakaan.
Boy juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Dispusip Natuna, termasuk pengembangan layanan berbasis inklusi sosial.
Menurutnya, manfaat inovasi tersebut mulai dirasakan masyarakat dan terlihat dari meningkatnya kunjungan ke perpustakaan daerah, terutama setelah dilakukan perluasan dan renovasi gedung perpustakaan.
Meski demikian, pemerataan standar pelayanan di seluruh perpustakaan Natuna masih menghadapi tantangan.
Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat penyediaan layanan dengan standar yang sama di setiap wilayah tidak mudah.
“Persoalan anggaran, sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan masih menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Pemkab Natuna berharap Perpusnas RI terus memberikan pendampingan dan dukungan, baik melalui program maupun bantuan lainnya, untuk memperkuat kualitas perpustakaan di daerah.
Pemkab Natuna juga menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan moral dan penganggaran terhadap program-program Dispusip dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, baik secara moral maupun melalui penganggaran yang maksimal dan memadai, guna menyukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat,” tegas Boy.
Ia meminta seluruh peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama bimbingan teknis di tempat tugas masing-masing.
Para pengelola perpustakaan juga didorong memetakan kelemahan, tantangan, potensi dan peluang yang dimiliki untuk kemudian menyusun langkah perbaikan secara konkret dan berkelanjutan.
Boy menekankan bahwa peningkatan kualitas perpustakaan dan literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dispusip, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Perpusnas: Literasi Bukan Hanya Tanggung Jawab Perpustakaan
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI, Edi Wiyono, S.Sos., M.Tr.A.P., mengapresiasi antusiasme peserta selama mengikuti bimbingan teknis literasi informasi di Natuna.
Menurut Edi, penguatan literasi informasi merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, literasi tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab satu instansi atau hanya menjadi pekerjaan rumah perpustakaan.
“Literasi bukan menjadi PR-nya Pak Erson saja. Bukan PR masing-masing. Ini PR kita bersama,” ujarnya.
Edi mengatakan, Perpusnas RI akan terus mendorong peningkatan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya membangun kompetensi masyarakat, khususnya kemampuan dalam mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara tepat.
Ia juga mengapresiasi semangat peserta di Natuna dan berharap hasil bimbingan teknis dapat terus dijaga serta diterapkan setelah kegiatan berakhir.
Diikuti 149 Peserta
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi dalam laporannya menyampaikan, Bimbingan Teknis Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, 20–22 Agustus 2026, secara penuh waktu di Aula Syamsul Hilal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.
Kegiatan tersebut diikuti 149 peserta, terdiri atas 50 pustakawan dan pengelola perpustakaan, 50 kepala perpustakaan dan guru, serta 49 pegiat literasi.
Pelaksanaan kegiatan didukung dua narasumber dari Perpusnas RI dan satu narasumber dari Diskominfo Kabupaten Natuna.
Kegiatan tersebut didanai melalui Program Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah DAK Nonfisik Tahun 2026 dari Perpusnas RI.
Erson Gempa Afriandi menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar.
“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Kami berharap ilmu dan pemahaman yang diperoleh para peserta selama kegiatan ini tidak berhenti di sini, tetapi dapat diterapkan di perpustakaan masing-masing untuk membenahi tata kelola, meningkatkan kualitas layanan dan mempersiapkan proses akreditasi,” ujar Erson.
Ia menegaskan, Disperpusip Natuna akan melanjutkan pendampingan terhadap perpustakaan di berbagai wilayah agar secara bertahap mampu memenuhi indikator Standar Nasional Perpustakaan.
Menurutnya, target akreditasi bukan sekadar mengejar status administratif, tetapi memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan perpustakaan yang berkualitas.
“Target kami bukan hanya menambah jumlah perpustakaan yang terakreditasi, tetapi bagaimana setelah memenuhi standar, kualitas layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat. Apalagi kondisi Natuna sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah,” katanya.
Erson berharap dukungan pemerintah daerah dan Perpusnas RI dapat terus diperkuat untuk mengatasi berbagai tantangan, terutama sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pemerataan layanan.
Dengan masih 14 dari 192 perpustakaan yang terakreditasi, Dispusip Natuna memiliki pekerjaan besar untuk mempercepat peningkatan standar pengelolaan perpustakaan.
Namun, melalui penguatan kapasitas, pendampingan, dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor, akreditasi diharapkan menjadi jalan untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin berkualitas hingga ke wilayah-wilayah kepulauan.
Bagi Pemkab Natuna, akreditasi pada akhirnya bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bagian dari upaya menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, informasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masyarakat Natuna. (Rap)
