Hampir setiap hari, Dian Bangun Sari, keluar rumah mengikuti beragam aktivitas sosial. Menghadiri diskusi dengan masyarakat, pengajian di masjid, kunjungan dengan partainya ke wilayah daerah pemilihannya atau sekedar nongkrong di pos ronda dengan warga di sekitar tempat tinggalnya.
Ia juga kerap terlibat dalam aksi bersih-bersih lingkungan dengan warga saat akhir pekan, masih seperti biasanya. “Saya ingin merangkul semua orang,” ujarnya ketika ditanya terkait strateginya memenangi pemilihan legislatif mendatang.
Dian Bangun Sari sudah ditunjuk sebagai salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) untuk kursi DPRD Kabupaten Karimun. Namanya masuk dalam ‘kotak’ bakal kandidat meskipun belum resmi diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia mengaku tidak akan menggunakan cara-cara yang dapat memanaskan kondisi masyarakat seperti menjelekkan golongan tertentu atau menyebarkan berita-berita tidak benar.
Usahawan ini memilih cara-cara yang baik dalam menarik simpati publik. “Saya sudah arahkan agar semua kader atau bacaleg tidak menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan),” kata Dian yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Karimun itu.
Hal sama juga akan dilakukan Muhammad Firdaus yang akan kembali bersaing dalam pertarungan memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Karimun, untuk Daerah Pemilihan Karimun-Buru.
Menurutnya, kunci dari menghindari gesekan antarcaleg di tengah masyarakat adalah saling menghargai. Dia membangun respect atau hormat terhadap calon lainnya. Bersikap dewasa serta berpolitik santun sehingga tercipta suasana damai.
“Saya kedepankan etika berpolitik damai, santun, dan humanis. Tetap menjaga marwah dan jati diri Partai dan kita sebagai anak Bangsa,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) serentak pada 14 Februari-15 Februari 2024. Kendati baru tahun depan, namun proses tahapan pemilu sudah berlangsung sejak 2022.
Untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, misalnya, sudah digelar pada 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023. Kemudian, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 – 25 November 2023. Adapun masa kampanye Pemilu dilakukan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Merujuk jadwal tersebut, tensi politik diyakini akan semakin menghangat pada tahun ini. Tidak hanya persaingan di level menuju RI 1, tapi juga pertarungan di kursi legislatif.
Untuk pertarungan di kursi dewan, masih akan ditentukan apakah akan menggunakan proporsional terbuka atau tertutup.
Sejumlah pihak meyakini suhu politik akan lebih menghangat bila memakai sistem proporsional terbuka karena persaingan tidak hanya terjadi kandidat lintas partai, tetapi juga di internal masing-masing partai. Ihwal sistem yang akan digunakan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno tak menampik salah satu kekhawatiran di tahun politik ini adalah penyebaran berita bohong ataupun disinformasi. Ironisnya, kata ia, penyebaran berita tak benar itu tak jarang didistribusikan oleh akun-akun yang sudah paham terhadap aktivitas politik serta punya kualifikasi akademik.
Pernyataan yang disampaikan cenderung bernada provokatif. “Jadi bukan robot. Mereka membagikan informasi yang berbau disinformasi,” tuturnya seperti dikutip dari infopublik, Rabu (22/2/2023).
Adi berpendapat politik pembelahan sudah semestinya dihindari. Apa yang terjadi pada pemilu 2019 sebaiknya tak terulang pada 2024. Gesekan-gesekan berbau SARA berbahaya tidak hanya di ruang digital, tapi juga massa akar rumput.
“Kita perlu mengedukasi rakyat agar stabil aja, politik pada prinsipnya temenan, siapa sangka Prabowo menjadi menterinya pak Jokowi. Tapi sekarang sayang masih ada terasa pembelahan itu. Ada juga yang menganggap ini seperti surga dan neraka,” tuturnya.
Ia curiga pembelahan-pembelahan ini seperti disengaja. Tujuannya adalah untuk merawat basis konstituen guna memupuk loyalitas sehingga ada demarkasi jelas antara A dan B. “We and the other untuk mengidentifikasi siapa teman dan lawan sengaja dibelah untuk basis politik,” ujarnya.
Sebetulnya, kata Adi, pembelahan atau beda sikap politik itu tidak masalah asal berdasarkan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Misal seperti sosialisasi tentang program atau keberhasilan kandidat dalam memimpin. Kemudian rekam jejak calon. “Bukan berdasarkan fitnah atau hal yang sifatnya provokatif,” ujarnya.
Adi pun mendorong patroli siber untuk menghalau penyebaran berita hoaks atau disinformasi yang menyesatkan.
Berantas hoaks
Selepas jatuhnya Orde Baru, demokrasi Indonesia dibuka seluas-luasnya. Rakyat bebas menyatakan pendapat dan banyak politikus berlomba-lomba mendirikan partai maupun bersaing dalam pemilihan.
Tak jarang, konflik terbuka berawal dari penyebaran hoaks atau disinformasi di media sosial. Pada 2019, selepas pengumuman hasil pemilu dan pemilihan presiden, kericuhan pecah. Aparat bentrok dengan sejumlah demonstran yang menolak hasil pemilihan tersebut. Lebih dari 400 orang ditangkap dan tujuh orang dilaporkan meninggal.
Hal inilah yang coba diantisipasi oleh pemerintah dengan menghalau ragam berita hoaks di dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan 4 Januari 2022, sudah memblokir setidaknya 1.321 hoaks terkait politik.
“Pemilu kita pada 2024 ini jangan sampai disibukkan oleh kabar post truth. Jangan diisi oleh propaganda hoaks disinformasi,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, belum lama ini.
Menurut Menkominfo, Pemilu merupakan puncak demokrasi yang menjadi momentum Indonesia untuk menentukan arah ke depan. Karena itu, ia berharap agar pemilihan dijaga dengan baik tanpa menyebarkan ujaran kebencian atau kabar hoaks.
“Isu ruang digital dengan hal yang bermanfaat dengan mendorong kualitas pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemilu yang terlegitimasi,” ujarnya.
Guna mendukung pemilu berkualitas, Kemenkominfo telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kemenkominfo juga menyepakati kerja sama dengan kepolisian guna mendukung Pemilu yang berkualitas. (*/mrj)
