Batam, Lendoot.com – Kisah prihatian siswa Kelas VI SDN 04 Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang notabene termasuk kota besar, terlihat sudah dua tahun belajar di lantai.
Melihat kondisi ini, mantan anggota DPD RI dan juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Hardi S Hood mempertanyakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBD Kota Batam.
“Ya saya kaget juga mendengar masih ada di Batam siswanya belajar di lantai karena tidak ada meja dan kursi. Kemana alokasi anggaran 20 persen yang diberikan daerah,” tanya Hardi seperti dikutip dari satukata, Sabtu (24/9/2022).
Seharusnya, katanya sarana dan prasarana di sekolah khususnya untuk meja dan kursi belajar, merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah (Pemda), dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.
Hardi juga mengatakan, dinas terkait harus harus melakukan pemetaan, terutama di sekolah dasar (SD) sebelum menerima siswa baru di saat PPDB,.
“Dalam pemetaan yang dilakukan tersebut, selain untuk mendata siswa baru, juga melakukan proyeksi sarana dan prasarana. Biasanya, keterlambatan 1 tahun anggara saja, kalau sudah 2 tahun, sepertinya ada pembiaran dan ini saya lihatnya agak miris,” ungkapnya.
“Satu tahun anggaran itu, misalnya dari bulan Juli ke Juli tahun berikutnya. Di situ akan ada proyeksi dan juga ada tender proyek untuk kebutuhan sekolah,” tambahnya.
Hardi yang juga pernah sebagai senator perwakilan dari Provinsi Kepri ini mengungkapkan, bahwa pendidikan yang paling penting ialah di pendidikan dasar (SD).
Dengan adanya siswa belajar di lantai tanpa dilengkapi dengan meja dan kursi, ia khawatirkan akan memberikan dampak yang buruk bagi siswa disana.
“Lihatlah kelengkapan sarana dan prasarana. Kalau mereka belajar di lantai, tidak bagus juga untuk kesehatan, bisa saja mereka kekurangan oksigen, sehingga tidak bisa mencerna apa yang diajarkan gurunya. Paling ideal satu kelas itu maksimal 32 atau 36 siswa saja,” ucapnya.
Diceritakannya, sewaktu menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, mereka terlebih dahulu merumuskan perencanaan hingga 5 tahun kedepannya. Bukanya hanya mengantisipasi penerimaan siswa saja, tetapi bagaimana semua kelengkapan di sekolah bisa terpenuhi.
“Bukan hanya satu atau dua tahun, kami buatkan rencana tersebut hingga lima tahun ke depannya,” paparnya.
Untuk itu, diperlukannya Dewan Pendidikan Batam bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya salah satunya kontroling atau pengawasan. “Seharusnya mereka menemukan hal-hal seperti ini, dan cek keadaan di sekolah, itu sudah menjadi tugas Dewan Pendidikan mendapatkan informasi dengan benar, Pendidikan Dasar kewajiban Pemda,” ungkapnya.(*/ddh)
