NATUNA – Persoalan minimnya fasilitas dasar di wilayah pulau terluar kembali mencuat dalam agenda reses Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H., di Desa Subi Besar, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Jumat (14/8/2026).
Di hadapan Marzuki, masyarakat bersama Pemerintah Kecamatan Subi secara khusus menagih komitmen pembangunan ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Subi Besar. Fasilitas tersebut dinilai mendesak mengingat pelabuhan menjadi salah satu akses utama mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Camat Subi, Sarifudin, menyampaikan bahwa ketiadaan ruang tunggu membuat masyarakat harus menunggu kedatangan maupun keberangkatan kapal dalam kondisi terbuka.
“Selama ini penumpang selalu resah dengan panasnya terik matahari di pelabuhan karena sama sekali tidak ada tempat berteduh,” ungkap Sarifudin saat menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, kebutuhan ruang tunggu bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi menyangkut kelayakan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut.
Terlebih, masyarakat Subi sangat bergantung terhadap transportasi laut untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan pemerintahan maupun kebutuhan sehari-hari.
Aspirasi tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari Marzuki. Legislator yang duduk di Komisi II DPRD Kepri itu memastikan persoalan fasilitas Pelabuhan Subi Besar akan dibawa dalam pembahasan di tingkat provinsi.
Marzuki menegaskan, kondisi fiskal pemerintah saat ini memang menghadapi berbagai penyesuaian. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), kata dia, mengalami penyesuaian seiring adanya konsentrasi anggaran untuk sejumlah program prioritas nasional, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Meski TKDD menurun karena saat ini terkonsentrasi pada program prioritas nasional seperti BGN dan Kopdes Merah Putih, saya tegaskan bahwa aspirasi masyarakat Subi Besar tetap akan saya perjuangkan untuk dibawa ke ruang sidang paripurna dan disampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepri,” tegas Marzuki.
Selain persoalan ruang tunggu pelabuhan, masyarakat Desa Subi Besar juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya.
Kepala Desa Subi Besar, Julaidi, bersama warga mengusulkan renovasi Masjid Al-Jannah, terutama karena lantai masjid hingga kini belum dilengkapi keramik.
Warga juga mengusulkan pembangunan pemecah ombak atau breakwater untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi serta dampak gelombang laut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Marzuki meminta pemerintah desa dan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian secara lisan. Setiap usulan, menurutnya, harus diperkuat melalui dokumen resmi agar memiliki dasar administratif dan dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan.
“Segala bentuk usulan harus menggunakan proposal resmi. Ini adalah kunci administratif agar usulan dapat dimasukkan secara sah ke dalam Musrenbang provinsi dan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” jelasnya.
Ia menilai mekanisme tersebut penting agar aspirasi masyarakat Subi memiliki jalur yang jelas untuk diperjuangkan, sekaligus dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri.
Bagi Marzuki, persoalan fasilitas publik di wilayah pulau terluar membutuhkan perhatian serius karena masyarakat di kawasan tersebut memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan infrastruktur yang layak.
Reses di Subi Besar pun tidak hanya menjadi ruang bagi legislator untuk menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi momentum mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan jalur kebijakan di tingkat provinsi.
Dengan membawa persoalan ruang tunggu Pelabuhan Subi, renovasi Masjid Al-Jannah hingga kebutuhan breakwater, Marzuki memastikan aspirasi masyarakat Subi tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi akan dikawal melalui proses perencanaan dan pembahasan pembangunan di tingkat Provinsi Kepri. (Rap)