Natuna, Lendoot.com – Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan janjinya akan membawa permasalah nelayan di Natuna kepada pemerintah pusat.
Pemerintah daerah nantinya bersama kabupaten dan kota lain, termasuk gubernur akan membawa data telaah untuk dibahas dan dicarikan solusi sampai dilevel pusat.
“Tugas saya dan Bupati memastikan permasalahan perizinan TDKP kapal 6 GT ke atas bisa diurus di Natuna dengan meminta pihak berwenang membuka gerai untuk perizinan TDKP tersebut,” tegas Rodhial usai menggelar audiesi dengan para nelayan di Natuna bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Natuna.
Dalam pertemuan itu, beberapa permasalahan disampaikan para nelayan kepada Wakil Bupati diantaranya pembatasan jalur tangkap, pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar untuk nelayan, permasalahan itu cukup meresahkan.
Wakil Bupati menjelaskan, untuk nelayan pancing ulur tidak ada pembatasan zona memancing. Informasi penting disampaikan begitu ada nelayan yang melewati 12 mil merembet ke permasalahan hukum, karena adanya ketentuan aturan pembatasan wilayah tangkap.
Dalam sesi tanya jawab Wakil Bupati menyampaikan kepada setiap ketua kelompok nelayan menghimpun permasalahan yang ada di bawah dan dinas teknis dalam hal ini dinas perikanan menginventaris permasalahan sehingga nantinya bisa dicarikan solusi Dan dibuatkan sebuah kebijakan.
Salah satu Perwakilan nelayan menyampaikan aspirasi untuk kepengurusan TDKP (Tanda Daftar Kapal Nelayan) untuk kapal diatas 6 GT visa diurus di Natuna. (dan)