Ilustrasi layanan kesehatan dari pemerintah daerah. (ist)

Jakarta – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mewajibkan 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk anggaran kesehatan.

“Mulai tahun depan, 10 persen dari APBD akan dianggarkan untuk kesehatan. Ini berdasarkan undang-undang,” katanya dikutip dari website resmi Kemenkes.go.id, Selasa (26/7/2022).

Budi menyebut, Indonesia masih di bayang-bayangi ancaman penyakit seperti Covid-19, hepatitis akut, dan monkeyfox atau cacar monyet.

Agar tidak menjadi wabah yang merugikan masyarakat, diperlukan penguatan SDM strategis untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon cepat penanganan.

Kendati demikian, harus diakui jika jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih jauh dari kata cukup. Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah.

Budi merinci ketersediaan dokter di Indonesia saat ini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273.984.400 jiwa, maka perlu ada fast track penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio dokter.

“Dengan tingkat kelulusan dokter sebanyak 12 ribu orang per tahun, setidaknya butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memenuhi rasio dokter di Indonesia. Kita harus kejar, karena kalau tidak akan semakin banyak masyarakat yang tidak tertolong,” terangnya.

Budi optimis, anggaran 10 persen dapat digunakan untuk biaya kesehatan, laboratorium, optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan alat kesehatan.

Termasuk juga untuk peningkatan kompetensi serta jumlah tenaga kesehatan termasuk insentif tenaga kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang lebih baik.

Kemenkes RI pun akan memberikan subsidi bagi Kabupaten/Kota yang APBD nya di bawah Rp500 miliar, sementara yang di atas Rp1 triliun masih dalam pertimbangan.

“Yang penting 10 persen itu harus direalisasikan dengan baik termasuk untuk peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan,” tambah Budi. (amr)