Tanjungpinang – Masalah sampah makanan kini menjadi perhatian serius di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sisa makanan menjadi penyumbang terbesar volume sampah daerah. Dari rata-rata 98 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, sekitar 60 persen di antaranya merupakan sampah makanan (food waste).
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang bergerak cepat dengan menggencarkan Program Stop Boros Pangan (SBP). Program edukasi ini merupakan bagian dari Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) nasional yang bertujuan menekan angka pemborosan pangan di tingkat masyarakat hingga pelaku usaha.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPPP Kota Tanjungpinang, Yesi Perdeawati, mengungkapkan bahwa tingginya angka sampah sisa makanan menunjukkan masih rendahnya kesadaran untuk menghargai bahan pangan.
“Jika sisa makanan ini tidak terbuang sia-sia, jumlahnya diperkirakan sangat besar, bahkan setara untuk memenuhi kebutuhan makan sekitar 50 persen masyarakat Tanjungpinang,” ujar Yesi Perdeawati, Jumat (29/05/2026).
Yesi menjelaskan, proses terbuangnya pangan terjadi di sepanjang jalur distribusi sebelum akhirnya sampai ke meja makan masyarakat. Rantai pemborosan ini meliputi:
Hasil panen yang tercecer saat pengangkutan, bahan pangan yang rusak selama masa penyimpanan dan distribusi, bahan makanan yang membusuk di pasar akibat tidak laku terjual, dan makanan matang yang tidak habis dikonsumsi oleh rumah tangga maupun industri kuliner.
“Bahkan setelah dimasak pun, makanan belum tentu habis dimakan. Karena itu, potensi kerugian ekonomi dan lingkungan akibat sampah makanan ini sangat besar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yesi mengingatkan masyarakat bahwa dalam setiap butir makanan yang dikonsumsi, terdapat andil besar subsidi pemerintah untuk para petani dan nelayan, mulai dari subsidi pupuk, bahan bakar, hingga program pelatihan kerja.
“Dalam sepiring nasi yang kita makan, ada banyak subsidi pemerintah di dalamnya. Begitu juga pada tempe, ikan, ayam, dan sayur-mayur yang kita beli. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan dukungan tersebut,” ucap Yesi.
Sebagai langkah konkret penanganan, DPPP Tanjungpinang saat ini tengah menyusun draf Surat Edaran (SE) terkait pengurangan sampah makanan untuk diajukan kepada Wali Kota Tanjungpinang.
Surat edaran tersebut nantinya akan ditargetkan secara luas kepada sektor-sektor produktif yang berpotensi menghasilkan sampah makanan tinggi, antara lain:
Hotel dan restoran.
Kantin-kantin perkantoran dan sekolah.
Pusat perbelanjaan, swalayan, serta masyarakat umum.
Di samping mengampanyekan gerakan hemat pangan, DPPP juga melakukan aksi pembagian tote bag gratis kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bentuk edukasi paralel untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kota Tanjungpinang. (fji)