Karimun – Bupati Karimun Iskandarsyah, menghadiri rapat strategis terkait Usulan Perubahan Pola Ruang Kabupaten Karimun dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan krusial ini berlangsung di Graha Kepri, Batam, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dilaksanakan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri ini menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa tata ruang Kabupaten Karimun ke depan selaras dengan dinamika pembangunan daerah serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Sinkronisasi Kebijakan dan Wilayah Strategis
Dalam pemaparannya, Bupati Iskandarsyah menekankan bahwa revisi pola ruang ini sangat vital sebagai landasan hukum penataan wilayah. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir, hingga penyediaan ruang bagi sektor investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi Bumi Berazam.
“Pertemuan ini sangat krusial untuk sinkronisasi kebijakan antara kabupaten dan provinsi. Kita ingin memastikan penataan wilayah strategis di Karimun benar-benar terukur, melindungi fungsi lingkungan, namun tetap kompetitif untuk menarik investasi,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat
Selain aspek ekonomi, usulan perubahan pola ruang ini juga ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang yang bersentuhan langsung dengan pemukiman masyarakat. Sinkronisasi RTRW diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan lahan oleh warga serta pembangunan infrastruktur publik di masa mendatang.
Adanya penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari pemerintah pusat menuntut daerah untuk proaktif dalam melakukan pemetaan ulang. Hal ini dilakukan agar setiap inci ruang di Kabupaten Karimun memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
Hasil dari pembahasan dalam rapat ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Pansus DPRD Kepri dalam memfinalisasi Revisi RTRW Provinsi Kepri. Kehadiran Bupati Karimun secara langsung menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengawal setiap jengkal perencanaan wilayah demi masa depan pembangunan yang lebih terintegrasi. (*/msa)