Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mematangkan mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 44 Tahun 2021 di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang dikoordinasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tanjungpinang ini memfokuskan penyesuaian pada tata cara pengajuan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, menjelaskan bahwa penataan teknis ini bertujuan memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Kita dorong agar mekanisme pemberian hibah dan bansos lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Namun, penyederhanaan ini bukan berarti mengabaikan prosedur. Setiap bantuan tetap wajib melalui kelengkapan administrasi agar tepat sasaran dan transparan,” ujar Lia. (fji)