Batam – Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan efisiensi anggaran. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu produktif, seperti pemangkasan perjalanan dinas.
“Dana yang dihasilkan dari efisiensi anggaran akan dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti program makanan bergizi gratis (MBG),” ujarnya.
Amsakar Achmad juga mengatakan bahwa efisiensi anggaran merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Efisiensi anggaran ini juga sesuai dengan instruksi Presiden. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Batam ditargetkan untuk menyelesaikan proses efisiensi anggaran hingga tanggal 10 Februari 2025.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak hanya sebatas pemangkasan perjalanan dinas, tetapi juga meliputi pengurangan konsumsi rapat dan ATK.
“Kami berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tambahkan data: Cantumkan data mengenai jumlah anggaran yang berhasil diefisiensikan atau persentase pengurangan anggaran pada sektor tertentu.
Sertakan kutipan dari masyarakat: Dapatkan komentar dari masyarakat mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik.
Fokus pada transparansi: Jelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, misalnya melalui publikasi laporan keuangan secara berkala.
Dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan menarik, berita ini akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya efisiensi anggaran dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Jefridin Hamid mengaku seluruh OPD ditargetkan untuk menyelesaikan tahapan efisiensi anggaran hingga (10/2/2025).
“Kita lihat setelah tanggal 10 Februari 2025 nanti, karena pada 15 Februari nanti akan ada pemeriksaan dari BPKP. Presiden telah menginstruksikan agar pengawasan terhadap efisiensi ini dilakukan dengan ketat,” kata Jefridin.
Ia menyampaikan langkah efisiensi anggaran ini sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelumnya. “Yang jelas, salah satu instruksi yang diberikan adalah pemangkasan SPPD sebesar 50 persen. Selain itu, konsumsi rapat dan ATK juga dikurangi. Namun, di Kota Batam, kita sudah lebih dulu menerapkan efisiensi ini. SPPD tidak banyak, konsumsi juga sangat terbatas,” ujarnya. (rst)