Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bahwa hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi karena maraknya “ordal” atau orang dalam yang bekerja tak profesional.
Tito mengatakan, bahwa saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya “berdarah” atau bleeding, dan kerugian itu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.
Hal tersebut disanpaikan Tito, melalui keterangan resmi, usai Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito.
Tito menyatakan, sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan.
Tito menegaskan, jika operasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.
Tito mengatakan, bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD.
Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen, sehingga perlu didukung oleh kondisi keuangan di daerah. (*/rsd)
Artikel ini telah tayang di infopublik.id berjudul Mendagri: Ordal, Sebabkan BUMD Merugi