NATUNA – Belum beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, menjadi perhatian.
Mitra SPPG setempat berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memberikan kejelasan terkait status suspend yang hingga kini masih berlangsung.
Harapan tersebut disampaikan mitra SPPG Sedanau, Arizki, saat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, S.H., meninjau langsung kondisi dapur pada Selasa (13/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Marzuki mendengarkan penjelasan mitra sekaligus melihat kesiapan fasilitas dapur yang direncanakan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Arizki mengatakan, pihaknya telah melengkapi persyaratan berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sejak 5 Oktober 2026. Namun, hingga kunjungan berlangsung, pihaknya mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut pencabutan suspend.
“Terus terang, kami berharap ada kejelasan mengenai status suspend ini. Persyaratan yang diminta, yakni SLHS, sudah kami lengkapi sejak 5 Oktober lalu. Kami berharap ada informasi mengenai tahapan selanjutnya agar bisa mengetahui kapan dapur dapat beroperasi,” ujar Arizki.
Ia menjelaskan, sejumlah upaya koordinasi telah dilakukan, mulai dari menyampaikan persoalan kepada koordinator wilayah hingga pihak terkait di lingkungan BGN.
Meski demikian, menurutnya, belum ada kepastian mengenai waktu dimulainya operasional dapur.
Arizki menyebutkan, pihaknya juga pernah melaksanakan uji coba pelayanan bagi 400 penerima manfaat dengan menggunakan dana pribadi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan pelayanan sekaligus mengetahui respons masyarakat terhadap rencana pelaksanaan program MBG di Sedanau.
“Kami sudah melakukan uji coba untuk 400 penerima manfaat menggunakan dana pribadi. Kami melihat antusiasme anak-anak yang menantikan program ini. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh perhatian dan solusi,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya memahami bahwa pengawasan dan pemenuhan persyaratan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, apabila masih terdapat kekurangan, mitra siap melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setelah persyaratan yang diminta dipenuhi, pihaknya berharap proses evaluasi dapat disertai informasi yang jelas mengenai status dokumen dan tahapan yang masih perlu diselesaikan.
“Kami memahami bahwa setiap dapur harus memenuhi ketentuan sebelum beroperasi. Kami juga siap mengikuti proses evaluasi. Harapan kami, apabila masih ada hal yang perlu diperbaiki, dapat disampaikan secara jelas sehingga kami mengetahui apa yang harus ditindaklanjuti,” tuturnya.
Arizki berharap kejelasan mekanisme pencabutan suspend dapat membantu mitra memahami prosedur yang harus dilalui. Dengan demikian, proses administrasi dan verifikasi dapat berjalan lebih terarah, sementara kesiapan pelayanan dapat disesuaikan dengan keputusan dari pihak berwenang.
Menanggapi keluhan tersebut, Marzuki menyatakan akan menyampaikan persoalan SPPG Sedanau kepada Satuan Tugas (Satgas) Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti. Ia juga membuka kemungkinan meneruskan persoalan tersebut kepada BGN pusat apabila diperlukan.
“Saya akan membawa persoalan ini ke Satgas Provinsi Kepulauan Riau. Jika diperlukan, saya juga akan menyampaikannya kepada BGN pusat agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” ujar Marzuki.
Menurutnya, komunikasi antara mitra dan pihak berwenang perlu terus dibangun agar setiap kendala dapat diketahui secara jelas. Ia berharap ada penjelasan mengenai status suspend, hasil verifikasi persyaratan, serta tahapan yang masih harus dipenuhi apabila terdapat kendala administratif maupun teknis.
Marzuki juga berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh kejelasan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga kesiapan dapur SPPG Sedanau dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan operasional yang ditetapkan BGN.
Ia menilai, pelaksanaan program MBG membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kesiapan mitra, pengawasan, serta koordinasi yang baik antara penyelenggara dan instansi terkait.
Dengan adanya kejelasan mengenai status suspend, diharapkan proses persiapan dapur SPPG Sedanau dapat berjalan lebih terarah dan pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. (Rap)